3 Tahun Jokowi-JK, PKS Anggap Ada Penurunan Indeks Demokrasi dan Berpolitik

Kompas.com - 24/10/2017, 16:39 WIB
Ketua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) mengkritisi kinerja 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang politik.

Ketua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian mengatakan, indeks demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan dalam tiga tahun terakhir.

Ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut indeks demokrasi Indonesia pada 2014 berada pada angka 73,04; pada 2015 di angka 72,82, dan 2016 di angka 70,09.

"Ada tiga aspek, kebebasan sipil, hak politik, dan bekerjanya lembaga demokrasi, adanya penurunan demokratisasi," kata Pipin dalam diskusi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, 74,3 Juta Kader Bela Negara Direkrut

Turunnya ketiga aspek itu terlihat dari adanya upaya pemerintah melarang kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi.

Ia mencontohkan, aksi bela Islam yang sempat dilarang karena hendak dilakukan di jalan protokol.

Padahal, kata Pipin, saat itu mereka menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta .

Sementara, dalam aspek hak politik, angkanya menurun karena turunnya partisipasi masyarakat yang mengkritisi pemerintah.

Pipin membandingkan reaksi massa saat Presiden keenam RI Soesilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X