JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) mengkritisi kinerja 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang politik.
Ketua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian mengatakan, indeks demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan dalam tiga tahun terakhir.
Ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut indeks demokrasi Indonesia pada 2014 berada pada angka 73,04; pada 2015 di angka 72,82, dan 2016 di angka 70,09.
"Ada tiga aspek, kebebasan sipil, hak politik, dan bekerjanya lembaga demokrasi, adanya penurunan demokratisasi," kata Pipin dalam diskusi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, 74,3 Juta Kader Bela Negara Direkrut
Turunnya ketiga aspek itu terlihat dari adanya upaya pemerintah melarang kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi.
Ia mencontohkan, aksi bela Islam yang sempat dilarang karena hendak dilakukan di jalan protokol.
Padahal, kata Pipin, saat itu mereka menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta .
Sementara, dalam aspek hak politik, angkanya menurun karena turunnya partisipasi masyarakat yang mengkritisi pemerintah.
Pipin membandingkan reaksi massa saat Presiden keenam RI Soesilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak.
Ikut
