Rapat di Istana, KPK Sebut Koordinasi Makin Sulit jika Banyak Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo turut diundang Presiden Joko Widodo dalam rapat di Istana Kepresidenan yang membahas rencana pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri, Selasa (24/10/2017).

Agus mengatakan, ia banyak memberi masukan terkait dengan koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain.

"Masukannya pasti terkait dengan koordinasi. Koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan," kata Agus usai rapat yang berlangsung tertutup.

"Kami memberi contoh, kalau begitu banyak lembaga, koordinasinya makin sulit. Jadi itu yang kemudian kami sampaikan," ujar dia.

(Baca juga: Jokowi Tunda Rencana Pembentukan Densus Tipikor)

Saat ditanya apakah pernyataan Agus tersebut dimaksudkan bahwa Densus Tipikor belum diperlukan dan hanya mempersulit koordinasi antar lembaga, ia tidak menjawab.

Ia hanya mengulang pernyataan yang berulangkali sudah disampaikan Presiden, bahwa KPK harus diperkuat.

"Presiden berkali-kali bilang menyampaikan peran KPK perlu diperkuat. Beliau juga menyampaikan seperti itu. Jadi perannya harus diperkuat," ucap Agus.

Selain Agus, rapat yang dipimpin langsung oleh Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla itu juga dihadiri Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian, Menteri Koordinator bidang Polhukam Wiranto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Wiranto mengatakan, rapat tersebut memutuskan pembentukan Densus Tipikor ditunda dan anggarannya tak akan masuk dalam APBN 2018.

Sebab, pengesahan APBN 2018 akan segera dilakukan, sementara pembentukan Densus Tipikor masih memerlukan kajian lebih jauh.

(Baca juga: Berpotensi Lemahkan KPK, Alasan Fraksi Gerindra Tolak Densus Tipikor)