Mendagri Anggap Wajar Anggaran Pilkada 2018 Tembus Rp 20 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap besarnya totalnya anggaran Pilkada serentak 2018 yang berpotensi menembus angka Rp 20 triliun adalah hal yang wajar.

"Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis," kata Tjahjo di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).

Ia pun mencontohkan kontestasi demokrasi di 171 daerah tersebut menyedot anggaran yang luar biasa besar. Rinciannya yakni 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. 

"Kalau di Jawa bisa naik mobil, motor bisa. Tapi di NTT, Maluku, kan harus menggunakan pesawat terbang, kapal. Masing-masing daerah ukurannya beda-beda," ujar dia.

(Baca: Total Anggaran Pilkada Serentak 2018 Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun)

Politisi PDI-P Perjuangan itu menyebutkan pemerintah terus berusaha agar anggaran pilkada yang digelar setiap lima tahunan itu bisa efektif dan efesien.

"Keputusan bukan ada di pemerintah tapi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Khususnya KPU-lah yang punya gawe," kata dia.

"Itu juga belum diukur dari pengeluaran partai politik, dari calon, dari pemerintah, dari Kepolisian walaupun sudah dianggarkan masih keluar banyak, belum TNI, belum BIN, belum kejaksaan," ujar dia.

(Baca: Santri di Panggung Politik Pilkada Jawa Timur)

Diketahui, total anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah berpotensi tembus Rp 20 Triliun. Saat ini total anggaran tersebut baru mencapai Rp 15,2 triliun.

Rinciannya anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

"Jadi cost baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan ini suskes. Ini harga proses demokrasi," kata Sumarsono.