Survei "Kompas", Masalah Hukum dan Ekonomi Masih Jadi PR Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2017, 07:07 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat sedang berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (29/5/2017). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat sedang berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (29/5/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial. Namun, di tiga tahun masa pemerintahannya, Jokowi-JK masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang penegakan hukum dan ekonomi

Hal ini setidaknya terlihat dari survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017.

Kepuasan secara umum responden terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebesar 70,8 persen. Hanya 29,2 persen responden yang menyatakan tidak puas. 

Dalam mengukur tingkat kepuasan ini, Litbang Kompas menggunakan 24 indikator di 4 bidang, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial. 

Baca juga: Baca juga : Survei Kompas: 70,8 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Tingkat kepuasan responden terhadap bidang politik dan keamanan paling tinggi, yakni mencapai 76,4 persen. Di bidang kesejahteraan sosial, 72,8 persen responden juga menyatakan puas. 

Namun, dalam bidang penegakan hukum, responden yang menyatakan puas menurun menjadi 61,0 persen. Indikator pemberantasan suap menjadi yang terburuk (50,9 persen) disusul keadilan aparat (57,7 persen) penyelesaian kasus HAM (58,4 persen), pemberantasan KKN (61,3 persen) dan penyelesaian kasus hukum (63,1 persen).

Bidang ekonomi menjadi yang paling jeblok, dimana hanya 55,1 persen responden yang menyatakan puas. Indikator penyediaan lapangan kerja menjadi yang terburuk (44,5 persen) disusul harga barang (48,4 persen), nilai tukar (51,0 persen), pasar tradisional (56,8 persen), swasembada pangan (58,9 persen), petani dan nelayan (63,2 persen) dan pemerataan pembangunan (70,3 persen).

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Metode pemilihan sampel acak bertahap atau multistage random sampling. Jumlah sampel yang diambil 1200 responden di 32 provinsi seluruh Indonesia. Margin of error sebesar plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X