Kompas.com - 21/10/2017, 06:51 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belum optimalnya pemerintah dalam memperbaiki dan menata-kelola kekayaan sumber daya alam (SDA), bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam tiga tahun pemerintahan ini.

Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas menuturkan, hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua indikator capaian. Pertama, dalam hal penataan izin usaha pertambangan (IUP). Kedua, dalam hal amandemen kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Hingga Agustus 2017, dari 9.147 IUP, sebanyak 6.548 IUP berstatus CnC (Clean and Clear). Sebanyak 2.599 IUP harus dicabut atau dihentikan izinnya, tapi hingga kini tidak jelas kelanjutan prosesnya,” kata Firdaus dalam diskusi di sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Firdaus lebih lanjut mengatakan, sejumlah perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan bahkan melakukan perlawanan balik terhadap rekomendasi pencabutan IUP hasil Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Baca juga : RUU SDA Jangan Hambat Masyarakat Mengakses Air Bersih

Firdaus mengatakan, izin pertambangan merupakan salah satu yang sering ditransaksikan dalam kontestasi elektoral politik di daerah. Akibatnya, pendataan IUP menjadi carut-marut pula lantaran dua rezim mengeluarkan izin di satu wilayah yang sama.

“Kami melihat pemerintah tidak punya kejelasan, termasuk melindungi pendataan SDA. Ini menunjukkan tidak adanya kejelasan komitmen pemerintah,” sebut Firdaus.

Selain dalam hal penataan IUP, ICW juga melihat kelambanan pemerintah dalam amandemen KK dan PKP2B. Hingga Juni 2017, baru 58 dari 102 kontrak yang disetujui untuk diamandemen, terdiri dari 21 KK dan 37 PKP2B.

Sementara renegosiasi 48 kontrak belum selesai, yaitu terdiri dari 12 KK dan 31 PKP2B. “Yang agak memicu perhatian kita, begitu alotnya renegosiasi KK PT Freeport Indonesia,” kata Firdaus.

Kontrak Freeport sedianya akan berakhir pada 2021. Firdaus menuturkan, pada saat itu sebetulnya pemerintah bisa mengambil seluruh saham (100 persen) hanya dengan mengganti capital cost. Namun, yang terjadi pemerintah justru memilih divestasi sebesar 51 persen. Ini pun, kata dia, masih diragukan kejelasannya.

“Saya tidak tahu strategi apa yang digunakan, sehingga misalnya kita pun bisa mengambil skema divestasi 51 persen. Dan itu pun nampaknya alot dan tidak jelas,” ucap Firdaus.

Kompas TV Meski Dilarang, Warga Tetap Menambang Emas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Nasional
Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Nasional
Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Nasional
Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Nasional
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Nasional
Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Nasional
KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

Nasional
Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Nasional
Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.