Projo Bentuk Tim Kampanye untuk Tingkatkan Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 20/10/2017, 23:17 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas III Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017) KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo menghadiri Rakernas III Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memastikan Projo sudah mulai bekerja untuk memenangkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Budi mengakui, elektabilitas Jokowi sebagai petahana saat ini masih belum aman. Survei Indikator Politik pada 17-24 September 2017 menunjukkan, responden yang memilih Jokowi saat tidak diberikan pilihan nama hanya mencapai 34,2 persen.

"Betul, Pak Jokowi belum mencapai 50 persen. Meskipun yang tertinggi tapi harus bekerja lebih keras lagi," kata Budi dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Menurut Budi, kerja keras diperlukan tidak hanya dari Jokowi, kabinet atau pun partai pendukungnya. Peran relawan juga penting guna meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Apalagi, dalam rapat kerja nasional Projo beberapa waktu lalu, Jokowi sendiri sudah menekankan soal pentingnya peran relawan ini.

"Jadi kami bentuk tim, ada tim kampanye, pemantauan, media sosial dan lain lain. Pokoknya kami terus mengorganisir diri, semua teman daerah sudah saya minta untuk konsolidasi merapatkan barisan untuk Pilpres 2019," kata Budi.

(Baca juga: Survei: Lebih dari 50 Persen Tak Pilih Jokowi jika Pemilu Digelar)

Menurut Budi, tim kampanye ini akan menyosialisasikan capaian-capaian yang sudah berhasil diraih oleh pemerintahan Jokowi.

Budi mengakui, saat ini ada kecendrungan masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi belum tentu memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Faktor primodrialisme kembali muncul dalam memilih pemimpin. Hal seperti ini lah juga yang akan diluruskan oleh Projo.

"Kami jelaskan ke publik ini loh tipe pemimpin yang harus berlanjut sampai 2024. Karena perubahan sudah kelihatan nyata dalam 3 tahun ini," ucap Arie.

(Baca juga: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Terkait calon wakil presiden, Projo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Budi Jokowi punya otoritas menentukan wapres yang bisa melengkapi dan menjalankan program sebaik-sebaiknya.

"Jangan sampai wapres dipilih karena banyak kepentingan politik, kepentingan rakyat harus kita utamakan," ucap Budi.

Di forum yang sama, pengamat politik Bruhanudin Muhtadi mengingatkan elektabilitas Jokowi yang masih di angka 34,2 persen belum aman untuk seorang petahana.

Oleh karena itu, sosok cawapres akan sangat menentukan. Ia menyarankan Jokowi memilih cawapres yang memiliki basis suara berbeda sehingga bisa meningkatkan elektabilitas.

Selain itu, Burhan juga mengingatkan Jokowi mengenai fenomena masyarakat memilih berdasarkan faktor primodrialisme.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X