Dokumen AS soal Tragedi 1965 Perkuat Putusan Hakim IPT 1965

Kompas.com - 20/10/2017, 22:55 WIB
Kedua dari kiri: Re­search and Data Collection, IPT 1965, Sri Lestari Wahyuningrum saat di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Jumat (201/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kedua dari kiri: Re­search and Data Collection, IPT 1965, Sri Lestari Wahyuningrum saat di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Jumat (201/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - International People's Tribunal 1965 menganggap 39 dokumen tentang pembunuhan massal pasca-Gerakan 30 September 1965 yang disimpan pemerintah Amerika Serikat (AS) bukan hal baru.

Hal itu diungkapkan, Re­search and Data Collection IPT 1965, Sri Lestari Wahyuningrum di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Jumat (201/10/2017).

"Dokumen itu bagian yang sangat dipertimbangkan hakim ketika memutuskan keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam genosida di Indonesia," kata Ayu sapaan Sri Lestari Wahyuningrum.

Meski demikian, kata Ayu, 30.000 halaman dokumen itu membuktikan dan memperkuat keputusan final majelis IPT kasus 1965 yang menyebut ada 10 tindakan kejahatan kemanusiaan di Indonesia pada 1965.


Dari keputusan tersebut, majelis hakim menyatakan Indonesia bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

"Ini justru meneguhkan dan menguatkan putusan hakim IPT 1965," kata Ayu.

(Baca juga: Adakah Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus 1965?)

Karena itu, ia pun mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang atas kejahatan kemanusiaan dan genosida dengan adanya dokumen tersebut.

Bahkan, kata Ayu, ini termasuk pada kasus-kasus kejahatan serius lainnya seperti penghilangan paksa 1997-1998 atau kerusuhan Mei 1998.

"Sampai saat ini pelaku kejahatan 1965 melakukan persekusi kepada yang dituduh komunis. Polanya berulang terus. Di Aceh, Papua, Timor Leste, Talangsari, Tanjung Priok lainya inventornya pelaku 1965," kata dia.

Tak hanya itu, Ayu menyatakan, Pemerintah Indonesia juga harus mengambil langkah nyata sebagai bagian dari penyelesaian berkeadilan bagi hak-hak korban 1965 baik secara yudisial dan non-yudisial dengan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran dan Klarifikasi Sejarah.

"Historical justice penting dalam tahap ini. Sebab tanpa itu tidak mungkin ada proses lanjutan lainnya karena itu basis fakta empirik yang kami ingin jalankan," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X