Kompas.com - 20/10/2017, 21:18 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 34 saksi untuk tersangka Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan (APK). Dalam kasus ini, Adiputra diduga memberi suap kepada Tonny.

"Dalam pengembangan penyidikan, APK diduga tidak hanya memberikan hadiah atau janji kepada Dirjen Hubla (Tonny) terkait proyek di Tanjung Emas Semarang, tetapi juga proyek di (Kabupaten) Pulang Pisau (Provinsi Kalimantan Tengah)," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (20/10/2017).

Adapun 34 saksi yang diperiksa terdiri dari berbagai unsur, di antaranya pegawai dan pejabat di Ditjen Hubla, pegawai PNS dan pejabat KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang, dan Pejabat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.

Selain itu, Direktur PT Bina Muda Adhi Swakarsa Pekalongan, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Mangga Dua, dan sejumlah orang lainnya.

(Baca juga: Diperiksa Kasus Dirjen Hubla, Menhub Ucapkan Terima Kasih ke KPK)

Febri menambahkan, penyidik juga telah menyelesaikan berkas perkara Adiputra dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

"Hari ini, Jumat 20 Oktober 2017 dilakukan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka APK," kata dia.

Dengan pelimpahan berkas, maka kasus dugaan suap ini akan segera disidangkan.  Febri mengatakan, sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

(Baca juga: Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Dirjen di Kemenhub Segera Disidang)

KPK menangkap Tonny pada Kamis (24/8/2017) lalu. Ia diduga menerima suap dari Adiputra. Hasil penggeledahan di Rumah Tonny, KPK menemukan 33 tas yang berisi uang senilai Rp 18,9 miliar.

Menurut Tonny, uang diberikan dari pihak pemenang tender sebagai ucapan terima kasih.

Adiputra selaku pihak yang diduga pemberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, terhadap Tonny selaku pihak yang diduga menerima suap, dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kompas TV Penyidik KPK masih mengembangkan perkara dugaan suap di Kementerian Perhubungan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.