Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Jokowi 'One Man Show', Kadang Presiden, Gubernur, Tukang Bagi Sepeda

Kompas.com - 20/10/2017, 17:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap terlihat beraksi sendirian atau one man show.

Padahal, Fadli menilai, Jokowi seharusnya bertindak sebagai "dirijen" yang mengatur irama.

"Pak Jokowi ini one man show. Jadi dia bertindak sebagai Presiden, kadang-kadang gubernur, kadang-kadang bupati, wali kota, manajer, mandor si proyek, sampai tukang bagi-bagi kaus, sepeda, bagi-bagi kartu," ujar Fadli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Hal ini, menurut dia, menjadi persoalan besar karena menyangkut kepemimpinan. Jokowi dinilainya tak bisa memainkan peran menteri-menteri kabinet.

(baca: Baca juga : Elektabilitas Jokowi Dinilai Belum Aman, Cawapres Jadi Faktor Penentu)

Politisi Partai Gerindra itu menilai, tak ada upaya kolektif yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan peran dari menteri dan birokrasi yang begitu besar. Jokowi menjadi terkesan bekerja sendirian.

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut dia, kerap tak dilibatkan.

Situasi ini, kata Fadli, berbeda dari pemerintahan periode-periode sebelumnya, terlebih pada era orde baru.

(baca: Baca juga : Gerindra Minta Jokowi Tak Hanya Bangun Infrastruktur)

Para menteri di era itu, kata Fadli, lantang bicara di bidangnya sesuai kompetensinya.

"Kompetensi ini yang menurut saya diambil alih. Baik berhasil maupun tidak berhasil, akhirnya yang kena dampak langsung presiden karena presiden seolah-olah mengambil alih semua pekerjaan dan ini menurut saya menjadi masalah," tuturnya.

Hal itu tak dibantah oleh Politisi PDI Perjuangan, Effendy Simbolon. Namun, ia menilai hal itu wajar karena pada awal-awal pemerintahan, para menteri lah yang lebih banyak tampil.

Terlebih sejumlah menteri berasal dari partai politik.

"Jadi kalau sekarang Jokowi keluar, wajar saja," kata Effendy.

Kompas TV Sektor pembangunan infrastruktur menjadi yang paling menonjol di masa tiga tahun memerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com