Kompas.com - 20/10/2017, 14:54 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/10/2017). Dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/10/2017).
|
EditorSandro Gatra

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan beberapa hal terkait beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pertama, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah setempat melakukan penghijauan di kawasan KEK Mandalika.

"Saya titip, Pak Gubernur, Bupati, Danrem, Pangdam untuk menghijaukan kawasan yang ada di sini. Kawasan yang kurang vegetasi, tanam," ujar Jokowi ketika meresmikan KEK Mandalika, Kamis (20/10/2017).

"Mau minta berapa ratus ribu tanaman? Berapa juta tanaman? Saya kirim," lanjut dia.

Baca juga : Jokowi Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika)

Presiden secara khusus meminta agar program penghijauan KEK Mandalika tidak bersifat formalitas seperti yang sudah-sudah.

"Saya titip juga, kalau nanem diurus, jangan ditinggal. Kita ini sering tanam satu juta pohon, satu miliar pohon, tapi yang hidup cuma tiga ekor. Jangan pernah bohongin saya. Orang lapangan kok dibohongin," ujar Jokowi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, Presiden juga meminta pengelola KEK Mandalika, yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk menyiapkan pasar khusus cinderamata khas Mandalika.

Baca juga : Tahun 2030, Mandalika Akan Miliki 10.000 Kamar Hotel dan Sirkuit Balap)

Presiden tidak ingin masyarakat setempat mendirikan kios cinderamata sendiri-sendiri sehingga tidak sedap dipandang mata.

Padahal, kawasan itu diperuntukan sebagai salah satu destinasi pariwiasta bertaraf internasional.

"Jangan masyarakat dibiarkan bangun sendiri-sendiri sehingga tidak tertata. Tolong siapkan lahannya," ujar Jokowi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X