Kompas.com - 20/10/2017, 12:48 WIB
Presiden Joko Widodo mendampingi Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani saat kunjungan kenegaraan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017). SETPRES/AGUS SOEPARTOPresiden Joko Widodo mendampingi Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani saat kunjungan kenegaraan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani ternyata tertarik berinvestasi di Kawasan Ekonomi  Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Ketertarikan itu diungkapkan Syekh Tamim saat bertemu  Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Istana Presiden Bogor, Rabu (18/10/2017) lalu.

Saat meresmikan beroperasinya KEK Mandalika, Jumat (20/10/2017) siang, Presiden  Joko Widodo kembali menceritakan ketertarikan Syekh Tamim untuk berinvestasi di Mandalika.

"Kemarin saya ketemu Syekh Tamin. Saya tunjukin gambarnya, ini Syekh, Mandalika," ujar Jokowi di depan investor, warga hingga pejabat kementerian yang hadir.

Baca juga: Ini Kesepakatan Indonesia-Qatar setelah Jokowi dan Syekh Tamim Bertemu

"Beliau kemudian kagum betul dengan keindahan alam yang ada di Mandalika ini. Memang ini sangat indah," lanjut dia.

Syekh Tamim, kata Jokowi, langsung menyatakan akan berinvestasi di seluruh kawasan Mandalika.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Beliau bilang, ya sudah, saya ambil semuanya. Saya bilang, jangan dulu dong. Saya kan tahan harga dong, masak langsung dikasih?" ujar Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian menyarankan agar Syekh Tamim mengirim tim untuk membicarakan investasi Qatar di Mandalika dengan kementerian terkait di Indonesia.

"Syekh Tamim kirim tim, lihat-lihat dulu, kalau sudah oke, baru nanti kita bicara. Jangan main bilang saya mau semuanya," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Presiden meminta pihak pengelola KEK Mandalika, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), membuat kontrak yang jelas dengan investor.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X