Tiga Tahun Jokowi-JK, Gerindra Beri Rapor Merah Bidang Demokrasi - Kompas.com

Tiga Tahun Jokowi-JK, Gerindra Beri Rapor Merah Bidang Demokrasi

Kompas.com - 20/10/2017, 12:46 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / LailyAFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden di Jakarta, Senin (17/11/2014). Presiden mengatakan akan memotong subsidi BBM yang telah memakan 20 persen APBN, danmengalihkan uang subsidi untuk memperbaiki infrastruktur dan program-program membantu rakyat miskin. AFP PHOTO / PRESIDEN PALACE / Laily

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, terjadi penurunan dalam capaian di bidang demokrasi selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu, menurut dia, ditandai dua hal, yakni pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Presidential threshold dalam UU Pemilu adalah 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional.

(baca: Puji 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, PDI-P Soroti Sejumlah Capaian)

Adapun Perppu Ormas diterbitkan untuk memudahkan pembubaran ormas yang dianggap anti-Pancasila.

"Kalau dari aspek demokrasi, menurut kami luar biasa. Menurut kami ini catatan merah ya. Konstitusi pemilu, misalnya, pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen. Tambah lagi sekarang Perppu Ormas, lebih mundur karena ini seperti arogansi kekuasaan," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Riza mengatakan, pemberlakuan presidential threshold pada pemilu 2019 tidak relevan karena menggunakan hasil pemilihan legislatif 2014.

(baca: Gerindra Minta Jokowi Tak Hanya Bangun Infrastruktur)

Menurut dia, konteks kekuatan politik di pemilu 2014 berbeda dengan pemilu 2019.

Ia menilai, dalam pemilu selanjutnya semestinya setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Sebab itu presidential threshold semestinya dihapus.

Selain itu, terkait Perppu Ormas, ia menilai aturan tersebut sebagai penentangan terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum.

(baca: Indeks Demokrasi Era Jokowi Menurun, Pemerintah Sebut akibat Isu SARA

Hal itu, kata dia, ditunjukan dengan memangkas proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Hal itu, tutur Riza, sekaligus mengukuhkan pemerintah menjadi penafsir tunggal Pancasila.

"Bahkan hanya dengan kementerian saja dapat menafsirkan orang itu Pancasila atau tidak, bahkan bisa dihukum. Ini berlebihan," lanjut dia.

Kompas TV Hizbut Tahrir Indonesia memenuhi undangan Komisi II DPR untuk membahas Perppu Ormas.


EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan
Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Internasional
Bantah SBY 'Playing Victim', Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Bantah SBY "Playing Victim", Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Nasional

Close Ads X