Kompas.com - 20/10/2017, 10:28 WIB
Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman mengenai dana desa di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017) KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPolri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman mengenai dana desa di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai dana desa.

Dalam nota kesepahaman tersebut, diatur kerja sama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Acara penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mendes Eko Putro Sandjojo, beserta jajaran di masing-masing lembaga.

"Intinya bagaimana memperkuat pengawasan dana desa. Kita ketahui Polri punya unit sampe ke desa untuk ikut mengawasi," ujar Eko di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan pengelolaan dana desa, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, dan fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa.

Selain itu, MoU juga mencakup pertukaran data dan informasi dana desa serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemda, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu dua tahun setelah ditandatangani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Tito Karnavian menyebut bahwa pihaknya mengutamakan tindakan pencegahan.

Polri mengerahkan Babinkamtibmas, Polsek, dan Polres untuk mengawasi program pembangunan dana desa di wilayah masing-masing.

Penegakan hukum, kata dia, menjadi upaya terakhir yang dilakukan jika ada penyimpangan yang terjadi.

"Nanti kita bisa lihat kasuistis. Kalau ada laporan atau temuan sendiri dari polisi bahwa uangnya dipakai tidak tepat sasaran, kita tindak," kata Tito.

Kompas TV Masyarakat dapat terlibat mengawasi dana desa yang jumlahnya cukup besar.




Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.