Kompas.com - 19/10/2017, 17:47 WIB
Konferensi pers Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) di Kantor Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai, isu tentang penanganan konflik sosial di Papua masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa jumlah kekerasan terhadap warga Papua meningkat sepanjang 2014-2016. Masing-masing, 19 kasus pada 2014, 21 kasus pada 2015, dan 28 kasus pada Juli 2016.

"Banyak infrastruktur yang dibangun menjadi pertanyaan, apakah untuk masyarakat Papua atau untuk kepentingan pemodal?" kata Kepala Divisi Pembela HAM Kontras, Arif Nur Fikri dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Selain itu, kasus kekerasan disertai penangkapan juga terjadi di Papua. Konflik sosial menyebabkan ribuan orang ditangkap.

(Baca juga: Kelompok Kriminal Bersenjata Dinilai Jadi Ancaman Pilkada Papua 2018)

Menurut data Kontras, sepanjang 2014 ada 150 orang ditangkap. Kemudian, 540 orang ditangkap pada 2015, dan melonjak menjadi 2.628 orang pada Juli 2016.

Tak hanya itu, menurut Kontras, hingga saat ini masih terjadi pelarangan peliputan terhadap jurnalis asing di Papua. Masalah lain, adalah adanya eksploitasi sumber daya alam dan penjarahan kekayaan bumi Papua.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat bertemu mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Namun, Jokowi mengakui pemerintah masih membutuhkan waktu.

Saat ini, pemerintah terus membangun komitmen untuk mengarahkan penanganan persoalan di Papua dari pendekatan kemanan menuju pendekatan kesejahteraan.

Di sisi lain, berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, mayoritas warga Papua mengaku puas dengan program dan kinerja pemerintahan Joko Widodo serta pemerintah daerah.

Warga Papua disebut puas dengan program-program yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo di Tanah Papua. Misalnya, program bahan bakar minyak (BBM) satu harga, tol laut dan tol udara.

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Warga Papua Puas dengan Program Pemerintah)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

Nasional
Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X