Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komitmen Jokowi-JK Tuntaskan Kasus HAM Dianggap Memudar

Kompas.com - 19/10/2017, 13:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sempat menjadi angin segar bagi para aktivis dan keluarga korban yang selama ini menuntut keadilan.

Di samping Nawacita, janji-janji tersebut juga dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang HAM.

Namun, setelah pemerintah berjalan tiga tahun, komitmen tersebut masih terasa mengambang.

"Kita ingin katakan kehendak politik yang pernah disampaikan Jokowi dan Jusuf Kalla telah hilang. Sementara waktu makin sempit," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

(baca: Komnas HAM: Eksekusi Mati di Era Jokowi Lebih Banyak Daripada Era SBY)

Kasus yang dimaksud antara lain peristiwa 1965, kasus Trisakti, hingga meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib.

Usman mengatakan, Jokowi dan Kalla mewarisi persoalan HAM yang akut di Indonesia. Tak hanya warisan kasus dari periode sebelumnya, namun muncul lagi sejumlah kasus baru.

"Apakah masih ada harapan? Waktu itu makin sempit. Tantangan HAM makin berat," kata Usman.

Jokowi, kata Usman, sempat berkomitmen untuk meningkatkan ruang berekspresi. Namun, yang terjadi justru pembatasan kebebasan berekspresi meningkat.

(baca: Enam Pola Pelanggaran HAM di Indonesia yang Selalu Berulang)

Ia menilai ada pemerosotan dan kemunduran kebebasan berpendapat dari periode pemerintahan sebelumnya.

Salah satu contohnya, yakni pembubaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) uang diawali dengan surat keputusan bersama tiga menteri bahwa kelompok tersebut memiliki ajaran menyimpang.

Kemudian, dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 17 orang divonis bersalah atas tuduhan penodaan agama.

Jumlah tersebut meroket dibandingkan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Usman mengatakan, kebebasan berkehendak, berkeyakinan dan beragama memiliki legitimasi dalam perundangan.

Namun, masih banyak ditemukan laporan dengan pasal pemidanaan yang represif dan mengekang kebebasan.

Meski dianggap terlambat, Usman berharap Jokowi masih punya waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintah di bidang HAM hingga akhir jabatannya.

"Bisa saja diletakkan bukan sebagai prioritas utama, tapi agenda penegakan HAM adalah keharusan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com