"Hanya Duplikat KPK, Densus Tipikor Polri Tak Akan Efektif"

Kompas.com - 19/10/2017, 10:32 WIB
Boneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. KOMPAS / AGUS SUSANTOBoneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti tak sepakat dengan wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

Apalagi, menurut Bivitri, akan sia-sia jika Densus Tipikor hanya menduplikasi lembaga yang sudah ada, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dana yang fantastis Rp 2,6 triliun.

"Tidak sepakat, sangat. Dalam Tata pemerintahan, mesti ada ukuran efektivitas dan juga efisiensi. Ini kan dana publik yang dipakai," kata Bivitri kepada Kompas.com, Kamis (19/10/2017).

(baca: Wapres JK Nilai Tak Perlu Ada Densus Tipikor Polri)

Bivitri menegaskan bahwa semua pihak perlu kritis dengan wacana pembentukan Densus Tipikor Polri tersebut.

Alasannya, reformasi di internal Kepolisian tidak berjalan baik.

"Setiap ada korupsi di Kepolisian malah jadi ancaman balik buat KPK. Ingat waktu kasus korupsi simulator SIM? Kasus rekening gendut?" ungkap Bivitri.

"Ini menurut saya jadi pertanda bahwa ada masalah besar di dalam organisasi Kepolisian itu sendiri," ujar pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tersebut.

Polri tengah membentuk Densus Tipikor. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, butuh anggaran sekitar Rp 2,6 triliun untuk membentuk Densus Tipikor.

(baca: Kapolri Tegaskan Pembentukan Densus Tipikor Bukan untuk Bubarkan KPK)

Tito merinci, anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X