Terancam Tak Ikut Pemilu 2019, Partai Idaman Siap Mengadu ke Bawaslu

Kompas.com - 18/10/2017, 21:59 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai idaman menjadi salah satu dari 13 partai yang belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen pada tahap pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dengan demikian, partai pimpinan "Raja Dangdut" Rhoma Irama ini terancam tidak bisa melaju ke tahap penelitian administrasi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah menyampaikan bahwa Partai Idaman akan membawa persoalan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Besok (Kamis, 19/10/2017), kami akan mengajukan gugatan ke Bawaslu sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WIB. Kami sudah siapkan kuasa hukum," kata Ramdansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/10/2017).

(Baca juga: Catatan Bawaslu Terkait Proses Pendaftaran Parpol ke KPU)

Adapun obyek yang akan dipersoalkan, lanjut Ramdansyah, yakni mengenai kewajiban mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Sebab, mekanisme ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), meskipun dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 11 Tahun 2017 itu diwajibkan.

"Obyek sengketanya kan kami dikatakan tidak bisa daftar terkait syarat kurang segala macam, tapi dasarnya pertamanya tentang Sipol yang wajib. Itu kan menyebabkan banyak hal tidak bisa atau gagal untuk upload atau apa," kata dia.

"Kami ajak partai lain yang sama punya masalah," ujarnya.

(Baca juga: Dokumen Belum Lengkap, 13 Parpol Terancam Tak Ikut Pemilu 2019)

Selain Partai Idaman, juga ada 12 partai lain yang terancam tidak lolos ke tahap verifikasi administratif, yakni Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indpnesia (PKPI), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Selain itu, PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik Nusantara (Republikan), Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Republik.

Terkait rangakaian tahapan, setelah dinyatakan lolos pada tahap pendaftaran maka dilakukan tahap penelitian administrasi.

Kemudian, KPU akan melakukan tahapan verifikasi faktual sejak 15 November 2017 hingga 5 Februari 2018. Setelah itu, ditetapkan partai politik peserta Pemilu 2019.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Luhut Hanya Jalankan Perintah Presiden

Disebut Menteri Superior, Jubir Tegaskan Luhut Hanya Jalankan Perintah Presiden

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Pengurus Partai Amanat Nasional

Nasional
Jokowi dan Peluangnya sebagai 'King Maker' Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Jokowi dan Peluangnya sebagai "King Maker" Pilpres 2024 Tanpa Megawati

Nasional
Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia yang Jadi Tuan Rumah GPDRR

Nasional
Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Jokowi Beri 4 Catatan untuk Perbaikan Mudik Tahun Depan

Nasional
Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Nasional
Menlu Retno: GPDRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GPDRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.