BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta penggunaan dana desa turut membuka lapangan kerja.
"Gunakan untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan," ujar Presiden dalam rapat terbatas membahas dana desa di Istana Presiden, Bogor, Rabu (18/10/2017).
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta perbaikan kualitas dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa agar dana desa betul-betul tepat sasaran.
Selain itu, Presiden juga meminta kementerian terkait betul-betul melakukan pendampingan dalam proses musyawarah hingga penyerapan dana desa.
"Dampingi dengan baik, terkait jenis proyeknya apa, lalu waktu pengerjaannya. Dikawal juga manajemen lapangannya," lanjut Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa.
Tahun 2015, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 20,76 triliun untuk dana desa. Sementara, 2016 meningkat menjadi Rp 45,98 triliun.
Adapun tahun 2017 sebanyak Rp 60 triliun.
"Ini jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah, dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," ujar Jokowi.