Pilkada Papua 2018 Jadi Fokus Perhatian Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Papua.

"Saat ini memang kami fokus Pilkada di Papua. Dengan pengalaman kemarin, situasi di Papua memanas saat menjelang Pilkada," kata Wiranto, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurut Wiranto, pemerintah mewaspadai potensi kerawanan pilkada di Papua dengan menyiapkan langkah-langkah anstipasi.

"Kita sudah mewaspadai, sudah ada langkah-langkah untuk menetralisir," kata Wiranto.

Pada Pilkada Papua 2018 mendatang, akan digelar pemilihan gubernur dan enam pemilihan bupati, yakni di Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Mimika.

Baca: Wiranto: Ujaran Kebencian Dijadikan Alat Politik Kekuasaan

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah Papua 2018 rawan akan adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata.

Oleh karena itu, Boy mengatakan, Polda Papua telah melakukan upaya antisipasi pergerakan kelompok kriminal bersenjata tersebut.

Upaya preventif yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemetaan dan dialog dengan tokoh-tokoh kelompok tersebut.

"Kami perbantukan Tim BKO ini di lokasi rawan kelompok kriminal bersenjata dan kami kedepankan tindakan preventif, serta pengkondisian masyarakat," kata Boy di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017).

Baca: Mahfud MD: Banyak Anak Muda Mengidolakan Tokoh Radikal

Tak hanya itu, menurut Boy, polisi juga telah memetakan lokasi rawan terjadinya serangan yang dilakukan kelompok kriminal itu.

Sebab, beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini kuat dugaan dilakukan oleh kelompok tertentu.

Boy menegaskan, polisi akan menindak tegas kelompok tersebut jika upaya persuasif yang telah dilakukan untuk menjaga kondusifitas pilkada diabaikan.

"Kalau cara persuasif tidak mempan, harus ada tindakan hukum tegas tapi terukur pada mereka. Karena mereka tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan, apalagi yang mengganggu keselamatan jiwa," kata dia.