Auditor BPK Rochmadi Saptogiri Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,5 Miliar

Kompas.com - 18/10/2017, 12:34 WIB
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAuditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri, tidak hanya didakwa menerima suap Rp 240 juta.

Rochmadi juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3,5 miliar.

"Terdakwa menerima gratifikasi yang bertentangan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar jaksa KPK Moch Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Sejak 11 Maret 2014 hingga 2017, Rochmadi menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III BPK yang memiliki beberapa kewenangan.

Baca: Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri Didakwa Terima Suap Rp 240 Juta

Rochmadi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Menurut jaksa, dalam kurun waktu Desember 2014 hingga Januari 2015, Rochmadi secara bertahap menerima gratifikasi dari berbagai pihak.

Pertama, pada 19 Desember 2014 menerima Rp 10 juta; pada 22 Desember 2014 menerima Rp 90 juta.

Kemudian, pada 19 Januari 2015, menerima Rp 380 juta; pada 20 Januari 2015 menerima Rp 1 miliar.

Baca: Ada Istilah "Filosofi Audit Firaun" dalam Percakapan Pimpinan dan Auditor BPK

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X