Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Diminta Tak Bermain Politik Identitas

Kompas.com - 18/10/2017, 11:15 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak memainkan isu SARA atau politik identitas.

Anies diharapkan dapat meredakan suasana dengan melakukan rekonsiliasi warga DKI yang terbelah pasca-Pilkada lalu.

Hal itu disampaikan Burhanudin menyikapi pidato Anies yang menyinggung kata "pribumi" setelah resmi menjabat Gubernur DKI. Pernyataan Anies itu menuai polemik.

Burhanuddin menilai, sebagai seorang bergelar Phd bilang politik, Anies secara sadar menyelipkan kata pribumi dalam pidato 22 menitnya.

(baca: Sehari Jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi karena Kata Pribumi)

Ia menduga, Anies tengah mengirim pesan kepada kelompok pemilih tertentu. Hal itu, kata dia, ada kaitannya dengan pemilu presiden 2019.

Pasalnya, dalam pidatonya, Anies mengutip pribahasa lokal dari berbagai daerah seperti Minahasa, Madura, Batak. Ia menilai, Anies tidak sedang berbicara berkaitan pelantikan Gubernur DKI.

"Menurut saya, Anies sedang menyapa Indonesia," kata Burhanuddin dalam wawancara dengan Metro TV.

(baca: Dilaporkan ke Polisi karena Pidato Pribumi, Anies-Sandi Tolak Berkomentar)

Jika membaca rangkaian kalimat yang diucapkan Anies, Burhanuddin menganggap, kata "pribumi" tidak hanya untuk menggambarkan sejarah masa lalu seperti yang dijelaskan Anies.

"Setelah kata-kata 'rakyat pribumi yang dulu dikalahkan dan ditindas', setelah kata-kata itu langsung ada pernyataan 'kini saatnya setelah kita merdeka, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri'. Terus kemudian diikuti dengan kutipan terhadap peribahasa Madura yang kira-kira yang disampaikan adalah ibarat itik yang bertelur, ayam yang mengerami," kata dia.

"Ibarat kita yang bekerja keras orang lain yang menikmati. Jadi kalau kita baca satu rangkaian itu, setidaknya kalimat terakhir yang mengikuti kata pribumi itu jelas menunjuk pada konteks sekarang," tambah Burhanuddin.

(baca: Soal Istilah Pribumi, Apa Kata Jokowi?)

Burhanuddin menganggap bagus jika kata pribumi itu satu narasi dengan apa yang disampaikan Anies tentang keberpihakan dan keadilan.

Narasi tentang keadilan, kesenjangan yang harus diperangi, kata dia, adalah isu yang baik untuk diekploitasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com