Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Diminta Tak Bermain Politik Identitas

Kompas.com - 18/10/2017, 11:15 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

Isu pribumi dan nonpribumi, tambah dia, memang harus diselesaikan dari akarnya, yakni ketidakadilan sosial. Hal itu menjadi bagian yang harus dikirimkan kepada pemerintah.

Namun kenyataannya, kata dia, kata pribumi kemudian dikaitkan banyak orang dengan spanduk di depan Balai Kota yang isinya terpilihnya Anies adalah kebangkitan pribumi Muslim.

"Jadi ada sebuah narasi besar yang dibangun dengan mendasarkan diri pada ras. Nah, ini yang saya terus terang menolaknya karena bagaimana pun istilah pribumi itu warisan dari politik kolonial yang membagi lokal waktu itu menjadi tiga kategori. Eropa, kemudian timur asing, di dalamnya Cina, Arab, India, kemudian ada inlander pribumi," kata Burhanuddin.

"Dari sisi pembagian saja sudah rasis. Kalau kemudian itu direproduksi untuk kepentingan elektoral, yang berbahaya adalah kebangsaan kita, kemajemukan kita," tambah dia.

(baca: Wapres JK Nilai Pidato Anies Konteksnya Sejarah, Tidak Diskriminatif)

Burhanuddin menilai, sah saja jika Anies memang ingin maju Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal yang sama ketika menjadi Gubernur DKI.

Ia menduga, Anies sudah berhitung sebelum menyinggung soal pribumi. Mereka yang meributkan pidato Anies tersebut, kata dia, bukan pendukung Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada lalu.

"Tapi secara moral kita harus akui bahaya. Jadi terlalu bahaya buat kita mengambil risiko dengan menaikan elektabilitas semata-semata dengan menggunakan istilah yang secara problematik bisa memunculkan perpecahan. Jadi saran saya stop di situ," ujarnya.

"Ketika beliau sudah menjabat seharusnya isu agama, isu SARA, isu politik identitas selesai dibilik suara. Yang terjadi justru masih muncul menjadi suatu kartu yang kemungkinan bisa dieksploitasi untuk kepentingan yang lebih panjang. Nah, ini yang membahayakan kalau kita bermain-main dengan isu politik identitas," pungkas Burhanuddin.

Bukan era sekarang

Anies sebelumnya mengatakan bahwa pidato politiknya itu terkait masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk Jakarta. Dia tidak merujuk penggunaan kata tersebut di era sekarang.

(baca: Penjelasan Anies Baswesan Terkait Istilah Pribumi dalam Pidatonya)

"Oh, istilah itu (pribumi) digunakan untuk konteks pada era penjajahan karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (17/10/2017).

Anies mengatakan, Jakarta adalah kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di Indonesia. Sebab, penjajahan itu terjadi di Ibu Kota.

"Yang lihat Belanda jarak dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok itu, tahu ada Belanda, tapi lihat depan mata? Enggak. Yang lihat depan mata itu kita yang di kota Jakarta," kata Anies.

Ketika ditanya mengenai adanya Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata " Pribumi", Anies menjawab "sudah ya..."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com