Kompas.com - 17/10/2017, 17:11 WIB
Presiden Joko Widodo harus berjalan kaki saat menuju lokasi peringatan hari ulang tahun ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Sekitar 3 kilometer sebelum tiba di lokasi, iring-iringan Jokowi terjebak macet parah. Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo harus berjalan kaki saat menuju lokasi peringatan hari ulang tahun ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Sekitar 3 kilometer sebelum tiba di lokasi, iring-iringan Jokowi terjebak macet parah.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui tidak semua pihak suka dengan pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemerintahannya terus mendukung pemberantasan korupsi dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang namanya pemberantasan korupsi pasti ada rakyat semuanya senang, tapi kan ada juga yang tidak suka, dan itu merupakan pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini," kata Presiden dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10).

(baca: Lucunya Anggota Dewan Menyalahkan KPK karena Banyak Korupsi di DPR...)

Presiden mengatakan, untuk memberantas korupsi, mental antikorupsi harus dikenalkan sejak dini, kepada anak-anak.

"Kalau kita tidak memulainya dari anak-anak, generasi berikutnya ya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Jokowi.

Ia juga menegaskan pemerintah tetap mendukung penguatan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya rasa tidak usah bolak-balik saya sampaikan bahwa kita mendukung penguatan KPK. Konkret sajalah, sebentar lagi saya akan keluarkan perpres (peraturan presiden) atau inpres (instruksi presiden) untuk sisi pencegahan yang saya kira penting sekali, yaitu agar semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus menyiapkan e-budgeting, e-planning dan e-procurement yang akan saya batasi waktunya dan semuanya harus punya ini," tegas Presiden.

(baca: Banyak Korupsi, DPR Diminta Evaluasi Diri, Bukan Menyalahkan KPK)

Aturan itu sejalan dengan rekomendasi KPK untuk melakukan perbaikan sistem pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat "menu wajib" di tiga sektor.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.