Kompas.com - 17/10/2017, 17:11 WIB
Presiden Joko Widodo harus berjalan kaki saat menuju lokasi peringatan hari ulang tahun ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Sekitar 3 kilometer sebelum tiba di lokasi, iring-iringan Jokowi terjebak macet parah. Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo harus berjalan kaki saat menuju lokasi peringatan hari ulang tahun ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Sekitar 3 kilometer sebelum tiba di lokasi, iring-iringan Jokowi terjebak macet parah.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui tidak semua pihak suka dengan pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemerintahannya terus mendukung pemberantasan korupsi dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang namanya pemberantasan korupsi pasti ada rakyat semuanya senang, tapi kan ada juga yang tidak suka, dan itu merupakan pekerjaan kita bersama, tidak mungkin kita sendiri-sendiri bekerja menyelesaikan ini," kata Presiden dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10).

(baca: Lucunya Anggota Dewan Menyalahkan KPK karena Banyak Korupsi di DPR...)

Presiden mengatakan, untuk memberantas korupsi, mental antikorupsi harus dikenalkan sejak dini, kepada anak-anak.

"Kalau kita tidak memulainya dari anak-anak, generasi berikutnya ya tidak akan ada pembaruan apa-apa," kata Jokowi.

Ia juga menegaskan pemerintah tetap mendukung penguatan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya rasa tidak usah bolak-balik saya sampaikan bahwa kita mendukung penguatan KPK. Konkret sajalah, sebentar lagi saya akan keluarkan perpres (peraturan presiden) atau inpres (instruksi presiden) untuk sisi pencegahan yang saya kira penting sekali, yaitu agar semua kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah harus menyiapkan e-budgeting, e-planning dan e-procurement yang akan saya batasi waktunya dan semuanya harus punya ini," tegas Presiden.

(baca: Banyak Korupsi, DPR Diminta Evaluasi Diri, Bukan Menyalahkan KPK)

Aturan itu sejalan dengan rekomendasi KPK untuk melakukan perbaikan sistem pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat "menu wajib" di tiga sektor.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.