Kompas.com - 17/10/2017, 15:31 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Eddy Wijaya Kusuma menyatakan, pihaknya akan memanggil paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila kembali tak hadir pada panggilan ketiga Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pada Selasa (11/10/2017), merupakan panggilan kedua yang kembali tak dihadiri KPK.

Melalui surat bernomor b/7160/HK.06/01-55/10/2017 yang ditujukan kepada Pansus, KPK menyatakan tak bisa hadir karena masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami menurut undang-undang dulu, setelah panggilan kedua, nanti ada panggilan ketiga. Setelah ketiga tidak hadir, kami akan minta bantuan Polri untuk panggil paksa. Itu undang-undang, bukan ngarang," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eddy Kusuma Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eddy Kusuma Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Ia mengatakan, pernyataan Polri yang hendak mengkaji ihwal pemanggilan paksa KPK bukan merupakan suatu penolakan.

(baca: Alasan KPK Tak Hadiri Panggilan Pansus Angket)

Menurut dia, Polri justru sedang mengkaji teknis pemanggilan paksa tersebut.

Terlebih, Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengamanatkan Polri untuk membantu menghadirkan objek dan subjek Hak Angket.

Ia menambahkan, UU MD3 merupakan rumpun hukum administrasi, bukan pidana dan perdata, sehingga tak memiliki hukum acara.

(baca: Ketua KPK Minta Pansus Angket Sabar Tunggu Putusan MK)

Karena itu, menurut dia, Polri tak perlu mempermasalahkan ketiadaan hukum acara untuk menghadirkan objek dan subjek Hak Angket di hadapan Pansus.

"Ya enggak ada istilah enggak mau. Itu undang-umdang. Kemarin memang ditanyakan oleh Polri tentang panggil paksa karena dianggap belum ada hukum acaranya," papar Eddy.

"Kemarin sudah diterangkan oleh kita, bahwa hukum administrasi dan tata negara itu tidak ada hukum acaranya. Yang ada hukum acaranya adalah hukum pidana dan perdata," lanjut politisi PDI-P itu.

Pimpinan KPK sudah berkali-kali meminta Pansus Hak Angket DPR untuk bersabar menunggu putusan MK terkait uji materi soal hak angket.

Mahkamah Konstitusi tengah menguji materi UU MD3 soal hak angket DPR. KPK dan sejumlah pihak menganggap pembentukan Pansus ilegal.

Kompas TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, OTT KPK dilakukan langsung dan berhubungan dengan kepolisian.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Nasional
AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Nasional
Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Nasional
Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Nasional
KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

Nasional
Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Nasional
Pengamat Militer Nilai KPK Perlu Izin Panglima TNI untuk Hadirkan Eks KSAU dalam Sidang Kasus Heli AW-101

Pengamat Militer Nilai KPK Perlu Izin Panglima TNI untuk Hadirkan Eks KSAU dalam Sidang Kasus Heli AW-101

Nasional
Nasdem: Indonesia Butuh Panglima TNI yang Menguasai Matra Laut yang Kuat

Nasdem: Indonesia Butuh Panglima TNI yang Menguasai Matra Laut yang Kuat

Nasional
Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, Jokowi: Pak Gubernur Hati-Hati

Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara, Jokowi: Pak Gubernur Hati-Hati

Nasional
Jokowi Tertawa saat Ditanya soal Permintaan Elite PDI-P Tinggalkan Relawan

Jokowi Tertawa saat Ditanya soal Permintaan Elite PDI-P Tinggalkan Relawan

Nasional
Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Nasional
Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Nasional
Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.