Kompas.com - 17/10/2017, 01:51 WIB
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta DPR mencantumkan pelarangan iklan rokok dalam Undang-undang Penyiaran, Jakarta, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta DPR mencantumkan pelarangan iklan rokok dalam Undang-undang Penyiaran, Jakarta, Senin (16/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatur materi iklan bermuatan kekerasan dan pembodohan dalam draf rancangan Undang-Undang Penyiaran, yang saat ini tengah dibahas.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, aturan mengenai muatan kekerasan dalam iklan di media penyiaran ini memang belum tampak dalam RUU Penyiaran.

"Oleh karena itu, KPAI berpandangan sangat penting UU Penyiaran mengatur secara tegas bahwa iklan tidak boleh bermuatan kekerasan," kata Susanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/10/2017).

(Baca juga: Tanpa Kompromi, KPAI Minta UU Penyiaran Cantumkan Larangan Iklan Rokok)

Selain larangan terhadap iklan yang bermuatan kekerasan, KPAI juga memberikan masukan agar DPR mengatur iklan dengan materi yang tidak rasional dan cenderung pembodohan.

Iklan-iklan produk konsumsi diakui sangat banyak bermuatan pembodohan. Misalnya, iklan mie instan yang terus-menerus menampilkan menu mie instan saat sarapan, makan siang, dan makan malam.

Padahal, produk tersebut dinilai KPAI kurang memiliki nilai gizi. Demikian juga dengan iklan susu formula.

"Larangan terkait pelanggaran kesusilaan atau pornografi sudah diatur. Tetapi materi iklan yang berkonten stupidity masih banyak terjadi," kata Susanto.

"Dan hemat kami, memang tidak boleh ada materi iklan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah pendidikan termasuk materi iklan yang tidak rasional, tidak mendidik," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X