Kompas.com - 17/10/2017, 01:15 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Indonesia Kerja (Pika) mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019. Partai yang diklaim berbasis gotong royong tersebut tak banyak banyak berharap pada pemilu yang akan datang.

"Syukur pada malam hari ini sudah diizinkan mendaftarkan Pika sebagai calon peserta pemilu 2019 ke KPU. Diterima saja pendaftarannya, belum mikir lolos," kata Ketua Umum Pika, Hartoko Adi Oetomo di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Hartoko mengatakan, Pika merupakan partai yang dibangun oleh para profesional, dengan semangat kolektif mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Mereka terinspirasi oleh sosok Bapak Jokowi yang kemudian membuka mata dan hati mereka berperan di bidang politik," kata Hartoko.

Menurut Hartoko, mayoritas pengurus Pika adalah profesional yang sebelumnya tidak pernah tergabung dalam partai politik.

"Sebagian besar pengurus Pika itu utamanya kawan-kawan yang sebelumnya tidak pernah turut serta dalam proses pemilu, mayoritas adalah eks golput," kata dia.

Hartoko juga mengatakan bahwa Pika terbentuk pada 1 Juni 2016 lalu, bersamaan dengan hari lahir Pancasila. Makna dari logo Pika adalah sinergi dari empat penjuru mata angin yang membangun sebuah harmoni.

(Baca juga: Eggi Sudjana Daftarkan PPB ke KPU, Klaim sebagai Partai Paling Bersih)

Selain Pika, partai politik yang juga mendaftar adalah Partai Rakyat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Neneng Nenih menyebut bahwa kehadiran partainya adalah membuat Indonesia lebih baik.

Partai Rakyat kata Neneng, menjunjung kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia, serta untuk memaksimalkan sumber daya yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Nasional
PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

Nasional
Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Nasional
DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

Nasional
Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Nasional
Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Nasional
Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.