Tanpa Kompromi, KPAI Minta UU Penyiaran Cantumkan Larangan Iklan Rokok

Kompas.com - 16/10/2017, 21:44 WIB
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta DPR mencantumkan pelarangan iklan rokok dalam Undang-undang Penyiaran, Jakarta, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta DPR mencantumkan pelarangan iklan rokok dalam Undang-undang Penyiaran, Jakarta, Senin (16/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar iklan, promosi, dan sponsorship terkait produk rokok dihapuskan dari seluruh media penyiaran.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, terkait dengan materi iklan yang saat ini tengah menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran, yang ada saat ini baru sekadar pembatasan iklan rokok.

Padahal, secara substantif iklan rokok telah dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan. Hal itu dikarenakan rokok merupakan bagian dari zat adiktif.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak pun juga telah melarang iklan rokok. Adapun di dalamnya juga diatur sanksi pidana untuk pelanggarnya.

"Oleh karena itu, kami berpandangan dalam Pasal 143 RUU Penyiaran harusnya secara tegas, termasuk juga Pasal 144 harusnya secara tegas menyampaikan bahwa iklan rokok dilarang dalam UU itu," kata Susanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/10/2017).

(Baca juga: Tak Kunjung Rampung, Ini Hambatan Revisi UU Penyiaran)

Terlebih lagi, dia menyampaikan, saat ini sudah 144 negara yang melarang iklan rokok di media penyiaran. Di kawasan ASEAN pun, hanya Indonesia yang belum berani melakukan pelarangan.

Ketika ditanya apakah pembatasan dalam regulasi sebelumnya kurang efektif, Susanto mengatakan, pembatasan jam tayang tidak menjamin iklan tersebut tidak terlihat oleh anak-anak.

"Apakah memang dimungkinkan lebih dari pukul 09.00 malam anak-anak tidak melihat? Masih banyak anak-anak kita, katakanlah habis mengerjakan PR, masih menonton TV. Tentu ini bagian dari potensi yang harus benar-benar ditutup rapat," kata Susanto.

(Baca juga: Draf RUU Penyiaran Dinilai Lebih Menguntungkan Industri Televisi)

Sementara itu, terkait potensi penolakan dari industri rokok, KPAI tidak gentar.

Sebagaimana diketahui, industri rokok baru saja menyampaikan protes lewat audiensi dengan Komisi I DPR-RI terkait kenaikan cukai. Apalagi jika iklan rokok di media penyiaran, dilarang sama sekali.

"Ini prinsip nilai. No compromise. Tak ada kompromi dalam konteks memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Jadi, pastikan negara harus memberikan perlindungan terhadap mereka, dan tidak ada kompromi dengan perusahaan," kata Susanto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X