KPK Hibahkan Tanah dan Bangunan Milik Djoko Susilo ke Pemkot Surakarta

Kompas.com - 16/10/2017, 18:55 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (6/9/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusJuru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (6/9/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan menghibahkan satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya kepada Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Tanah beserta bangunan tersebut merupakan barang rampasan negara atas terdakwa mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo, pada kasus tindak pidana korupsi pada proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat dan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, prosesi serah-terima akan dilakukan di lokasi obyek hibah, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017) besok, pukul 09.00 WIB.

"Diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK kepada Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2017).

Adapun luas tanah yang dihibahkan mencapai 3.077 m2, sedangkan luas bangunannya mencapai 597,75 meter persegi.

Tanah dan bangunan tersebut telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142, Kelurahan Sondakan. Mengenai harganya, senilai Rp 49.126.962.000.

(Baca juga: "Tok.. Tok.. Tok..", Jeep Wrangler Djoko Susilo Terjual Rp 460 Juta)

Febri menjelaskan, barang rampasan tersebut dihibahkan setelah kasus Djoko berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 537 K/PIDSUS/2014.

Pemberian hibah dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Menurut Febri, nantinya obyek hibah tersebut akan dijadikan sebagai Museum Batik guna mendukung visi Kota Surakarta sebagai kota budaya dan pariwisata.

(Baca: KPK Hibahkan Rumah Djoko Susilo untuk Dijadikan Museum Batik)

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis berupa hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan kepada Djoko.

Majelis menilai Djoko terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan ke satu primer.

Selain itu, Djoko juga dianggap terbukti melanggar pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), yakni Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama, serta Pasal 3 Ayat 1 huruf c dalam undang-undang yang sama sebagaimana dakwaan ketiga.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

Nasional
Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Nasional
IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X