Kompas.com - 15/10/2017, 18:46 WIB
Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana (kanan) mendaftarkan partainya sebagai partai politik yang ke-13 calon peserta Pemilu 2019. Jakarta, Minggu (15/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana (kanan) mendaftarkan partainya sebagai partai politik yang ke-13 calon peserta Pemilu 2019. Jakarta, Minggu (15/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Bhinneka Indonesia menjadi partai ke-13 dan ke-14 yang mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Ketua Umum DPP Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana mengatakan bahwa tujuan pendirian partainya adalah demi menjadikan Indonesia lebih baik.

"Kami partai Garuda sekelompok anak muda memendam rindu pembangunan Indonesia yang jauh lebih baik lagi," kata Ridha di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Minggu (15/10/2017).

Menurut dia, pemuda Indonesia akan beperan lebih besar jika diberikan wadah. Karena itu partainya hadir sebagai wadah para pemuda tersebut.

"DPP Garuda hanya ingin berikan wadah ke seluruh anak bangsa karena mekanisme politik harus melalui parpol. Kita bangun untuk kontribusi seluruh pembangunan di Indonesia," ujar dia.

Dia menargetkan bisa lolos sebagai peserta Pemilu. Sebab, tak kurang 98 persen kepengurusan partainya di tingkat kabupaten/kota telah terpenuhi.

"Di daerah 98 persen hampir kabupaten/kota dan kecamatan. Jadi kami masih melalui sebuah proses, kita akan lihat. Kalau koalisi masih jauh. Kita hanya butuh dukungan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bhinneka Indonesia, Harinder Singh mengatakan bahwa partainya sudah sejak awal mempersiapkan diri ikut Pemilu 2019.

"UU Pemilu dan PKPU 11/2017 sudah kita cerna dan kita hafal dari halaman pertama. Karena kami harus teliti dan sungguh-sungguh. Persiapan kita harus lengkap," kata dia.

"Kami sudah melengkapi persyaratan secara detail, lengkap yang diharuskan, diwajibkan pasal demi pasal, butir demi butir baik UU Pemilu maupun PKPU," tambahnya. Ia pun berharap, partainya bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.