Ikuti IPU ke-137 di Rusia, DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Rohingya

Kompas.com - 14/10/2017, 18:16 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memulai rangkaian kegiatan General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Petersburg, Rusia. Konferensi IPU kali ini dilaksanakan pada Sabtu (14/10/2017) hingga 19 Oktober mendatang.

Konflik Rohingnya menjadi salah satu isu yang akan parlemen Indonesia angkat pada konferensi kali ini.

Wakil Ketua Delegasi yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, isu Rohingya diangkat Indonesia sebagai bagian dari sikap aktif pemerintah Indonesia selama ini.

Melalui forum parlemen sedunia ini, Nurhayati menginginkan parlemen Myanmar menjelaskan soal kondisi terkini warga Rohingya di Rakhine State.

"Kami tak hanya mendorong isu ini menjadi isu global, tetapi kami juga minta Myanmar memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya yang terjadi," ujar Nurhayati di Corinthia Hotel, Saint Petersburg, Rusia, Sabtu pagi waktu setempat.

Isu Rohingya, kata Nurhayati, harus menjadi perhatian parlemen sedunia lantaran pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana. Ribuan warga Rohingnya juga memilih meninggalkan rumahnya dan melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh.

Selain itu, Nurhayati mengungkapkan parlemen Indonesia juga akan mendesak Myanmar untuk menaati rekomendasi yang disusun oleh Utusan Khusus untuk Kasus Rohingya, Kofi Annan.

Salah satu rekomendasi itu adalah dengan memberikan status kewarganegaraan etnis Rohingya. Selama ini, etnis Rohingya di Myanmar tidak pernah diakui sebagai warga negara sehingga tidak mendapat akses pelayaban publik apapin termasuk kesehatan hingga pendidikan.

"Di lain pihak untuk kebijakan di dalam negeri, pemerintah Indonesia perlu memepertimbangkan penarikan dubes karena isu ini sangat.penting untuk segera dituntaskan," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demoktat iti.

Parlemen Indonesia memasukkan isu Rohingya sebagai emergency item dalam forum IPU. Negara lain, yakni Turki, Maroko, dan Bangladesh juga memberikan emergency item yang sama.

Emergency item ini akan menjadi rancangan dalam penyusunan resolusi yang dihasilkan dalam IPU. Resolusi IPU selanjutnya akan disinergikan untuk menjadi perhatian PBB.

Sebanyak sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengikuti forum IPU ke-137. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.

Anggota dewan lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X