Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikuti IPU ke-137 di Rusia, DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Rohingya

Kompas.com - 14/10/2017, 18:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memulai rangkaian kegiatan General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Petersburg, Rusia. Konferensi IPU kali ini dilaksanakan pada Sabtu (14/10/2017) hingga 19 Oktober mendatang.

Konflik Rohingnya menjadi salah satu isu yang akan parlemen Indonesia angkat pada konferensi kali ini.

Wakil Ketua Delegasi yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, isu Rohingya diangkat Indonesia sebagai bagian dari sikap aktif pemerintah Indonesia selama ini.

Melalui forum parlemen sedunia ini, Nurhayati menginginkan parlemen Myanmar menjelaskan soal kondisi terkini warga Rohingya di Rakhine State.

"Kami tak hanya mendorong isu ini menjadi isu global, tetapi kami juga minta Myanmar memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya yang terjadi," ujar Nurhayati di Corinthia Hotel, Saint Petersburg, Rusia, Sabtu pagi waktu setempat.

Isu Rohingya, kata Nurhayati, harus menjadi perhatian parlemen sedunia lantaran pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana. Ribuan warga Rohingnya juga memilih meninggalkan rumahnya dan melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh.

Selain itu, Nurhayati mengungkapkan parlemen Indonesia juga akan mendesak Myanmar untuk menaati rekomendasi yang disusun oleh Utusan Khusus untuk Kasus Rohingya, Kofi Annan.

Salah satu rekomendasi itu adalah dengan memberikan status kewarganegaraan etnis Rohingya. Selama ini, etnis Rohingya di Myanmar tidak pernah diakui sebagai warga negara sehingga tidak mendapat akses pelayaban publik apapin termasuk kesehatan hingga pendidikan.

"Di lain pihak untuk kebijakan di dalam negeri, pemerintah Indonesia perlu memepertimbangkan penarikan dubes karena isu ini sangat.penting untuk segera dituntaskan," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demoktat iti.

Parlemen Indonesia memasukkan isu Rohingya sebagai emergency item dalam forum IPU. Negara lain, yakni Turki, Maroko, dan Bangladesh juga memberikan emergency item yang sama.

Emergency item ini akan menjadi rancangan dalam penyusunan resolusi yang dihasilkan dalam IPU. Resolusi IPU selanjutnya akan disinergikan untuk menjadi perhatian PBB.

Sebanyak sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengikuti forum IPU ke-137. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.

Anggota dewan lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com