Ikuti IPU ke-137 di Rusia, DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Rohingya

Kompas.com - 14/10/2017, 18:16 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memulai rangkaian kegiatan General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Petersburg, Rusia. Konferensi IPU kali ini dilaksanakan pada Sabtu (14/10/2017) hingga 19 Oktober mendatang.

Konflik Rohingnya menjadi salah satu isu yang akan parlemen Indonesia angkat pada konferensi kali ini.

Wakil Ketua Delegasi yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, isu Rohingya diangkat Indonesia sebagai bagian dari sikap aktif pemerintah Indonesia selama ini.

Melalui forum parlemen sedunia ini, Nurhayati menginginkan parlemen Myanmar menjelaskan soal kondisi terkini warga Rohingya di Rakhine State.

"Kami tak hanya mendorong isu ini menjadi isu global, tetapi kami juga minta Myanmar memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya yang terjadi," ujar Nurhayati di Corinthia Hotel, Saint Petersburg, Rusia, Sabtu pagi waktu setempat.

Isu Rohingya, kata Nurhayati, harus menjadi perhatian parlemen sedunia lantaran pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana. Ribuan warga Rohingnya juga memilih meninggalkan rumahnya dan melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh.

Selain itu, Nurhayati mengungkapkan parlemen Indonesia juga akan mendesak Myanmar untuk menaati rekomendasi yang disusun oleh Utusan Khusus untuk Kasus Rohingya, Kofi Annan.

Salah satu rekomendasi itu adalah dengan memberikan status kewarganegaraan etnis Rohingya. Selama ini, etnis Rohingya di Myanmar tidak pernah diakui sebagai warga negara sehingga tidak mendapat akses pelayaban publik apapin termasuk kesehatan hingga pendidikan.

"Di lain pihak untuk kebijakan di dalam negeri, pemerintah Indonesia perlu memepertimbangkan penarikan dubes karena isu ini sangat.penting untuk segera dituntaskan," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demoktat iti.

Parlemen Indonesia memasukkan isu Rohingya sebagai emergency item dalam forum IPU. Negara lain, yakni Turki, Maroko, dan Bangladesh juga memberikan emergency item yang sama.

Emergency item ini akan menjadi rancangan dalam penyusunan resolusi yang dihasilkan dalam IPU. Resolusi IPU selanjutnya akan disinergikan untuk menjadi perhatian PBB.

Sebanyak sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengikuti forum IPU ke-137. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.

Anggota dewan lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X