Fahri Hamzah Minta Anies-Sandi Tak Hapus Program Bagus Ahok-Djarot

Kompas.com - 13/10/2017, 20:56 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno meneruskan program pendahulunya yang terbukti bermanfaat bagi warga DKI Jakarta.

"Apapun, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Syaiful Hidayat) itu punya nilai positif dalam bekerja dan hal positif yang dilakukan lanjutkan yang positif, enggak boleh jadi pemimpin yang punya dendam terhadap yang sudah lalu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Ia mengatakan, jangan sampai ada kesan Anies-Sandi menghapus program Ahok-Djarot yang bermanfaat bagi warga DKI.

Sebab, jika kesan itu muncul, maka akan berakibat buruk bagi Anies-Sandi ke depan.

Ia menilai, jika ada upaya penghapusan program Ahok-Djarot yang secara nyata membawa manfaat bagi masyarakat DKI, dikhawatirkan malah muncul ketegangan baru di antara pendukung masing-masing.

Jika hal itu yang terjadi, dikhawatirkan konflik yang berlangsung di pilkada DKI Jakarta tak kunjung selesai dan membuat suasana semakin gaduh.

"Nah yang tidak baik ya ditinggalkan, yang baik dilaksanakan. Saya kira dengan itu Jakarta punya harapan baru. Jadi tidak memunculkan ketegangan baru dan hal-hal yang simbolik dari masa lalu yang merupakan dinamika daripada ketegangan pilkada hentikanlah," lanjut politisi yang dipecat PKS itu.

Pelantikan Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilaksanakan di Istana Presiden, Jakarta, pada Senin (16/10/2017).

Untuk kelancaran acara itu, pejabat protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan survei di lokasi pelantikan, Selasa (10/10/2017) siang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, protokol Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mengikuti konsep pelantikan yang diatur oleh protokol kepresidenan.

"Protokol DKI bilang akan ikut jadwal dan konsepnya Istana. Kecuali di luar Istana ya, kami enggak punya kewenangan," ujar Heru kepada Kompas.com, di Kompleks Istana Presiden, Selasa siang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X