Fahri Hamzah Minta Anies-Sandi Tak Hapus Program Bagus Ahok-Djarot

Kompas.com - 13/10/2017, 20:56 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno meneruskan program pendahulunya yang terbukti bermanfaat bagi warga DKI Jakarta.

"Apapun, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Syaiful Hidayat) itu punya nilai positif dalam bekerja dan hal positif yang dilakukan lanjutkan yang positif, enggak boleh jadi pemimpin yang punya dendam terhadap yang sudah lalu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Ia mengatakan, jangan sampai ada kesan Anies-Sandi menghapus program Ahok-Djarot yang bermanfaat bagi warga DKI.

Sebab, jika kesan itu muncul, maka akan berakibat buruk bagi Anies-Sandi ke depan.

Ia menilai, jika ada upaya penghapusan program Ahok-Djarot yang secara nyata membawa manfaat bagi masyarakat DKI, dikhawatirkan malah muncul ketegangan baru di antara pendukung masing-masing.

Jika hal itu yang terjadi, dikhawatirkan konflik yang berlangsung di pilkada DKI Jakarta tak kunjung selesai dan membuat suasana semakin gaduh.

"Nah yang tidak baik ya ditinggalkan, yang baik dilaksanakan. Saya kira dengan itu Jakarta punya harapan baru. Jadi tidak memunculkan ketegangan baru dan hal-hal yang simbolik dari masa lalu yang merupakan dinamika daripada ketegangan pilkada hentikanlah," lanjut politisi yang dipecat PKS itu.

Pelantikan Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilaksanakan di Istana Presiden, Jakarta, pada Senin (16/10/2017).

Untuk kelancaran acara itu, pejabat protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan survei di lokasi pelantikan, Selasa (10/10/2017) siang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, protokol Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mengikuti konsep pelantikan yang diatur oleh protokol kepresidenan.

"Protokol DKI bilang akan ikut jadwal dan konsepnya Istana. Kecuali di luar Istana ya, kami enggak punya kewenangan," ujar Heru kepada Kompas.com, di Kompleks Istana Presiden, Selasa siang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X