Fahri Hamzah Minta Anies-Sandi Tak Hapus Program Bagus Ahok-Djarot

Kompas.com - 13/10/2017, 20:56 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno meneruskan program pendahulunya yang terbukti bermanfaat bagi warga DKI Jakarta.

"Apapun, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Syaiful Hidayat) itu punya nilai positif dalam bekerja dan hal positif yang dilakukan lanjutkan yang positif, enggak boleh jadi pemimpin yang punya dendam terhadap yang sudah lalu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Ia mengatakan, jangan sampai ada kesan Anies-Sandi menghapus program Ahok-Djarot yang bermanfaat bagi warga DKI.

Sebab, jika kesan itu muncul, maka akan berakibat buruk bagi Anies-Sandi ke depan.

Ia menilai, jika ada upaya penghapusan program Ahok-Djarot yang secara nyata membawa manfaat bagi masyarakat DKI, dikhawatirkan malah muncul ketegangan baru di antara pendukung masing-masing.

Jika hal itu yang terjadi, dikhawatirkan konflik yang berlangsung di pilkada DKI Jakarta tak kunjung selesai dan membuat suasana semakin gaduh.

"Nah yang tidak baik ya ditinggalkan, yang baik dilaksanakan. Saya kira dengan itu Jakarta punya harapan baru. Jadi tidak memunculkan ketegangan baru dan hal-hal yang simbolik dari masa lalu yang merupakan dinamika daripada ketegangan pilkada hentikanlah," lanjut politisi yang dipecat PKS itu.

Pelantikan Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilaksanakan di Istana Presiden, Jakarta, pada Senin (16/10/2017).

Untuk kelancaran acara itu, pejabat protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan survei di lokasi pelantikan, Selasa (10/10/2017) siang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, protokol Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mengikuti konsep pelantikan yang diatur oleh protokol kepresidenan.

"Protokol DKI bilang akan ikut jadwal dan konsepnya Istana. Kecuali di luar Istana ya, kami enggak punya kewenangan," ujar Heru kepada Kompas.com, di Kompleks Istana Presiden, Selasa siang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X