Kompas.com - 13/10/2017, 18:34 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jumat (12/10/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jumat (12/10/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo dikonfirmasi oleh pengacara Andi Agustinus alias Andi Narogong, mengenai salah satu isi dalam surat dakwaan terhadap Andi Narogong dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Dalam dakwaan, disebut ada jatah untuk sejumlah partai politik untuk memperlancar proyek e-KTP. Isi surat dakwaan itu disebut bersumber dari berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Pertanyaan untuk Ganjar itu disampaikan pihak pengacara Andi Narogong, saat Ganjar bersaksi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/10/2017).

Mulanya, pengacara Andi Narogong menanyakan apakah Ganjar mengenal Nazaruddin. Ganjar mengaku kenal. Ganjar kemudian ditanya, apakah pernah membicarakan soal e-KTP dengan Nazaruddin.

"Enggak sama sekali. Kenal kalau ketemu ya (sapa) 'hai'. Enggak pernah satu fraksi, enggak pernah satu pembahasan panita tertentu," kata Ganjar.

(Baca juga: Hakim Cecar Ganjar Pranowo soal E-KTP Proyek Partai Tertentu)

Pengacara Andi Narogong mengatakan, disebutkan bahwa anggota Komisi II akan mendapat jatah Rp 260 miliar.

"Itu bagian yang akan diperoleh anggota Komisi II dari e-KTP, pernah dengar hal ini?" tanya pengacara Andi Narogong.

"Enggak pernah," jawab Ganjar.

Ganjar mengaku, ia juga tak pernah mendengar jatah ratusan miliar itu dari teman-teman sesama fraksi atau dari fraksi lain di DPR.

Pengacara Andi Narogong menyebut tiga partai politik yang disebut mendapat jatah. Untuk Partai Golkar disebut mendapat Rp 150 miliar, Partai Demokrat Rp 150 miliar, dan PDI Perjuangan Rp 80 miliar.

Sisanya adalah nama-nama orang yang mendapat jatah dari proyek e-KTP.

"Ini apakah Bapak pernah dengar?" tanya pengacara Andi Narogong.

Ganjar mengaku tidak pernah mendengarnya.

"Apakah di situ ada tulisan dibagikan Wakil Ketua Komisi?" tanya Ganjar.

(Baca juga: Ganjar Pranowo Kembali Bantah Terima Uang Korupsi E-KTP)

"Tidak ada, ini hanya menyebut partai saja," jawab pengacara Andi Narogong.

"Jadi tidak benar?" tanya pengacara lagi.

"Saya tidak dengar, kalau benarnya, silakan dibuktikan," ujar Ganjar.

Pengacara Andi Narogong bertanya sepanjang pengetahuan Ganjar apakah ada hal tersebut. Ganjar pun membantahnya.

Saat dikonfirmasi, salah satu pengacara Andi Narogong, Samsul Huda mengatakan, maksud pihaknya menanyakan kepada Ganjar, yang juga politisi PDI-Perjuangan, untuk mengonfirmasi kebenaran isi dakwaan.

"Ganjar sebagai orang representasi dari partai, itu benar apa enggak sih. Kan kami harus tanya. Kalau jawaban Ganjar enggak ada, kita mau apa," ujar Samsul.

Kompas TV Selain Ganjar, ada tiga saksi lain yang juga akan dihadirkan jaksa KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.