Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Periode Jokowi Memang untuk Pembenahan, Bukan Pencitraan"

Kompas.com - 13/10/2017, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago tidak membantah bahwa lapangan kerja semakin sulit didapat pada pemerintahan Joko Widodo.

Pernyataan ini disampaikan Irma menanggapi survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih mendapat rapor merah, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan mencari kerja.

Irma menuturkan, indikator yang paling mudah dilihat adalah moratorium tenaga kerja, misalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk Timur Tengah dan moratorium PNS.

Namun, moratorium tersebut dinilai sebagai kebijakan jangka panjang. Moratorium TKI tujuannya untuk membebani regulasi agar TKI terlindungi. Sedangkan moratorium PNS karena PNS terlalu banyak dan tidak sesuai dengan beban kerja.

"Kondisi ini tentu membebani pemerintah dan memang harus dibenahi agar job dan SDM seimbang," kata Irma melalui pesan singkat, Jumat (13/10/2017).

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Kebijakan tersebut, menurut dia, memang tak terasa manfaatnya secara jangka pendek, bahkan dianggap mempersulit rakyat. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga.

"Periode Jokowi memang periode pembenahan, beliau bekerja bukan sekedar mencari pencitraan," tutur Anggota Komisi IX DPR itu.

Adapun mengenai hasil survei penilaian masyarakat soal sulitnya mendapatkan bahan pokok, Irma mempertanyakan bahan pokok mana yang sulit didapat.

Saat ini, kata dia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian memang tengah melakukan swasembada pangan, seperti taman obat keluarga, kunyit, serai, laos, cabai, tomat, ubi, dan lainnya.

Tanaman-tanaman tersebut dianjurkan untuk ditanam di halaman sehingga masyarakat datang ke pasar hanya untuk membeli bahan seperti garam dan terasi.

Ia membantah jika ada anggapan sulit mendapatkan bahan pokok.

"Saya tiap dua bulan sekali ke dapil dan semua aman-aman saja. Bahkan sampai tingkat desa," kata Irma.

(Baca juga: Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun)

Rapor merah pemerintahan Jokowi-JK ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

Kompas TV Meski sudah menganalisis pergeseran, belum ada data lebih lengkap untuk menggambarkan pola konsumsi digital
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com