Staf Khusus Presiden Usul Pilkada Papua Dipilih DPRD

Kompas.com - 13/10/2017, 16:00 WIB
Anggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17. ANTARA FOTO/Rosa PanggabeanAnggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya berpendapat, pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua ke depannya sebaiknya dilakukan DPRD.

"Masukan saya saja, lebih baik Pilkada Papua ke depan melalui DPRD saja. Lebih bagus," ujar Lenis di kantornya, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

"Jadi pencalonannya melalui musyawarah adat. Itu kader-kader Papua yang membangun Papua dengan hati, inilah yang dimajukan," lanjut dia.

Lenis mengakui, pendapatnya ini dapat dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi oleh publik.

(baca: Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya Niat Maju Pilkada Papua)

Namun, menurut dia, kenyataannya sistem Pilkada langsung belum cocok untuk diterapkan di Papua yang memiliki karakter, budaya dan kondisi sosiologis yang berbeda dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Ketidakcocokan itu, kata dia, bisa dilihat dari beberapa kali Pilkada di Papua yang berujung pada perkelahian antarmassa pendukung. Belum lagi merembet ke perpecahan di masyarakat satu kampung.

"Kalau begini terus, berkelahi terus. Bisa rawan konflik. Itu menyebabkan Indonesia bagian timur menjadi rawan. Belum lagi perpecahan itu disusupi pihak ketiga," ujar Lenis.

Ia meyakini, usulnya itu memungkinkan secara peraturan dan perundangan. Mengingat Papua memang memiliki otonomi khusus.

Meski demikian, Lenis mengakui, usulnya tersebut tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat.

Namun, mempertimbangkan kondisi stabilitas keamanan di Papua, Lenis berharap usulannya itu diperhatikan.

"Mungkin nanti bisa ke arah sana. Bukan sekarang ini, nanti. Ini demi kebaikan Papua dan Indonesia," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X