Staf Khusus Presiden Usul Pilkada Papua Dipilih DPRD

Kompas.com - 13/10/2017, 16:00 WIB
Anggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17. ANTARA FOTO/Rosa PanggabeanAnggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya berpendapat, pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua ke depannya sebaiknya dilakukan DPRD.

"Masukan saya saja, lebih baik Pilkada Papua ke depan melalui DPRD saja. Lebih bagus," ujar Lenis di kantornya, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

"Jadi pencalonannya melalui musyawarah adat. Itu kader-kader Papua yang membangun Papua dengan hati, inilah yang dimajukan," lanjut dia.

Lenis mengakui, pendapatnya ini dapat dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi oleh publik.

(baca: Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya Niat Maju Pilkada Papua)

Namun, menurut dia, kenyataannya sistem Pilkada langsung belum cocok untuk diterapkan di Papua yang memiliki karakter, budaya dan kondisi sosiologis yang berbeda dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Ketidakcocokan itu, kata dia, bisa dilihat dari beberapa kali Pilkada di Papua yang berujung pada perkelahian antarmassa pendukung. Belum lagi merembet ke perpecahan di masyarakat satu kampung.

"Kalau begini terus, berkelahi terus. Bisa rawan konflik. Itu menyebabkan Indonesia bagian timur menjadi rawan. Belum lagi perpecahan itu disusupi pihak ketiga," ujar Lenis.

Ia meyakini, usulnya itu memungkinkan secara peraturan dan perundangan. Mengingat Papua memang memiliki otonomi khusus.

Meski demikian, Lenis mengakui, usulnya tersebut tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat.

Namun, mempertimbangkan kondisi stabilitas keamanan di Papua, Lenis berharap usulannya itu diperhatikan.

"Mungkin nanti bisa ke arah sana. Bukan sekarang ini, nanti. Ini demi kebaikan Papua dan Indonesia," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Jokowi Ingatkan Para Rektor soal Pentingnya Memerdekakan Mahasiswa

Nasional
Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Nasional
Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Kemenkes: Penyakit Tidak Menular Mulai Dialami Masyarakat Usia 10-14 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Presiden Jokowi: Kita Punya Peluang Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Perhatikan Kesehatan Mental dan Fisik Mahasiswa

Nasional
Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi 'New Normal', bahkan 'Next Normal'

Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", bahkan "Next Normal"

Nasional
 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karier Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X