Staf Khusus Presiden Usul Pilkada Papua Dipilih DPRD - Kompas.com

Staf Khusus Presiden Usul Pilkada Papua Dipilih DPRD

Kompas.com - 13/10/2017, 16:00 WIB
Anggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.ANTARA FOTO/Rosa Panggabean Anggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya berpendapat, pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua ke depannya sebaiknya dilakukan DPRD.

"Masukan saya saja, lebih baik Pilkada Papua ke depan melalui DPRD saja. Lebih bagus," ujar Lenis di kantornya, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

"Jadi pencalonannya melalui musyawarah adat. Itu kader-kader Papua yang membangun Papua dengan hati, inilah yang dimajukan," lanjut dia.

Lenis mengakui, pendapatnya ini dapat dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi oleh publik.

(baca: Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya Niat Maju Pilkada Papua)

Namun, menurut dia, kenyataannya sistem Pilkada langsung belum cocok untuk diterapkan di Papua yang memiliki karakter, budaya dan kondisi sosiologis yang berbeda dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Ketidakcocokan itu, kata dia, bisa dilihat dari beberapa kali Pilkada di Papua yang berujung pada perkelahian antarmassa pendukung. Belum lagi merembet ke perpecahan di masyarakat satu kampung.

"Kalau begini terus, berkelahi terus. Bisa rawan konflik. Itu menyebabkan Indonesia bagian timur menjadi rawan. Belum lagi perpecahan itu disusupi pihak ketiga," ujar Lenis.

Ia meyakini, usulnya itu memungkinkan secara peraturan dan perundangan. Mengingat Papua memang memiliki otonomi khusus.

Meski demikian, Lenis mengakui, usulnya tersebut tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat.

Namun, mempertimbangkan kondisi stabilitas keamanan di Papua, Lenis berharap usulannya itu diperhatikan.

"Mungkin nanti bisa ke arah sana. Bukan sekarang ini, nanti. Ini demi kebaikan Papua dan Indonesia," ujar dia.


EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

'Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?'

"Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?"

Megapolitan
Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Nasional
Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Regional
H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

Regional
Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Internasional
PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

Megapolitan
Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Nasional
Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Regional
Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Internasional
Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Megapolitan
Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Regional
Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima 'Serangan Fajar'

Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima "Serangan Fajar"

Regional
Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Regional
Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Megapolitan
Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Regional

Close Ads X