Polri Diminta Evaluasi Kepemilikan Senjata Api Personelnya secara Berkala

Kompas.com - 13/10/2017, 11:57 WIB
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding meminta Polri mengevaluasi kepemilikam senjata api para personelnya secara berkala. 

Hal itu disampaikan Karding menanggapi peristiwa penembakan yang melibatkan sesama anggota Brimob di Blora, Selasa (10/10/2017).

Jika senjata api itu disalahgunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya jajaran kepolisian melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Polri perlu untuk mengintensifkan evaluasi para anggotanya melalui tes psikologi secara berkala. Evaluasi itu terutama materi assessment bagi anggota Polri yang akan menempati jabatan maupun anggota yang dibekali senjata api," kata Karding, melalui keterangan tertulis, Umat (13/10/2017).


Baca: Ditanya soal Senjata, Komandan Brimob Tepis Tangan Wartawan

Ia mengatakan, persyaratan atas kepemilikan senjata api ini penting diperketat untuk menghindari terulangnya peristiwa yang sama.

Tanpa evaluasi, peristiwa seperti dikhawatirkan akan terus terjadi.   

Menurut Karding, seorang anggota polisibisa sangat sehat fisik dan jiwanya saat baru bergabung di kepolisian.

Akan tetapi, kondisi ini bisa saja berubah di kemudian hari karena banyak faktor.  

Oleh karena itu, akan berbahaya jika polisi masih menanggung beban dan masalah secara pribadi, sehingga kontrol harus terus berjalan.

Baca: TNI: Senjata yang Dibeli Polri Punya Kecanggihan Luar Biasa

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X