Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Saya Bersyukur MUI Satu Pemikiran dengan Pemerintah

Kompas.com - 12/10/2017, 22:28 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang belakangan ikut mendukung kebijakan pemerintah di bidang hukum dan perundang-undangan.

Dia mencontohkan sikap MUI yang mendukung pemerintah saat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Hal tersebut dia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam Halaqah Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2017) malam.

"Saya bersyukur, satu tahun jadi Menko Polhukam saya tidak sendirian, karena ada MUI yang fatwanya sinkron dengan tegaknya NKRI," kata Wiranto.

"Mudah-mudahan terus seperti itu. Ini peran MUI yang saya rasakan saat ini. Saya bersyukur MUI sepakat satu pemikiran dengan pemerintah," ujar dia.

(Baca juga: MUI Imbau Tak Ada yang Beri Pernyataan Memecah Belah soal Perppu Ormas)

Wiranto menuturkan, saat ini masyarakat Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam berdemokrasi. Akibatnya, ada satu kebebasan yang lebih luas.

Di sisi lain, kemajuan teknologi memungkinkan semua orang bisa menyampaikan pendapatnya melalui berbagai cara, salah satunya media sosial.

Keadaan seperti itu, lanjut Wiranto, justru menimbulkan ancaman baru. Hal itu terbukti dengan maraknya fenomena ujaran kebencian, penistaan agama dan mencerca pimpinan negara.

Oleh sebab itu, Wiranto berharap MUI berperan aktif dalam membantu pemerintah menegakkan hukum agar stabilitas negara tetap terjaga.

"Kalau hukum lemah maka kondisi negara akan lemah. Dalam keadaan seperti ini kita harus waspadai yakni fenomena ancaman dominasi medsos. kalau tidak hati-hati ancaman ini bisa mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa," kata Wiranto.

Dalam halaqah tersebut hadir Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Ketua bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda.

Kompas TV Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mendukung penerbitan Perppu Ormas oleh pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com