JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang belakangan ikut mendukung kebijakan pemerintah di bidang hukum dan perundang-undangan.
Dia mencontohkan sikap MUI yang mendukung pemerintah saat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
Hal tersebut dia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam Halaqah Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2017) malam.
"Saya bersyukur, satu tahun jadi Menko Polhukam saya tidak sendirian, karena ada MUI yang fatwanya sinkron dengan tegaknya NKRI," kata Wiranto.
"Mudah-mudahan terus seperti itu. Ini peran MUI yang saya rasakan saat ini. Saya bersyukur MUI sepakat satu pemikiran dengan pemerintah," ujar dia.
(Baca juga: MUI Imbau Tak Ada yang Beri Pernyataan Memecah Belah soal Perppu Ormas)
Wiranto menuturkan, saat ini masyarakat Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam berdemokrasi. Akibatnya, ada satu kebebasan yang lebih luas.
Di sisi lain, kemajuan teknologi memungkinkan semua orang bisa menyampaikan pendapatnya melalui berbagai cara, salah satunya media sosial.
Keadaan seperti itu, lanjut Wiranto, justru menimbulkan ancaman baru. Hal itu terbukti dengan maraknya fenomena ujaran kebencian, penistaan agama dan mencerca pimpinan negara.
Oleh sebab itu, Wiranto berharap MUI berperan aktif dalam membantu pemerintah menegakkan hukum agar stabilitas negara tetap terjaga.
"Kalau hukum lemah maka kondisi negara akan lemah. Dalam keadaan seperti ini kita harus waspadai yakni fenomena ancaman dominasi medsos. kalau tidak hati-hati ancaman ini bisa mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa," kata Wiranto.
Dalam halaqah tersebut hadir Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Ketua bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Basri Bermanda.