Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/10/2017, 21:58 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro berpendapat, Pilkada DKI Jakarta berpotensi menjadi cerminan pada Pilpres 2019 mendatang.

Artinya, jika mayoritas masyarakat di Ibu Kota menginginkan pemimpin baru, demikian pula dengan masyarakat Indonesia.

"Di DKI, ternyata kepengin (pemimpin) yang baru. Nah, Indonesia ini kelihatannya juga akan menginginkan munculnya pemimpin (baru)," ujar Siti dalam acara diskusi di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Meski demikian, sosok Joko Widodo sebagai petahana tetap tidak mudah dikalahkan oleh penantang. Selain memiliki jejaring yang sudah mapan, popularitas Jokowi juga masih tinggi.

(Baca juga: Perolehan Suara Capres 2019 Dipengaruhi Figur Pendampingnya)

Sekarang, tinggal penantang mencari celah untuk mengalahkan Jokowi. Salah satu caranya, adalah dengan mengevaluasi program Jokowi selama lima tahun dan menarasikannya di publik.

Jika penantang jeli menangkap apa yang diabaikan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, serta mampu meyakinkan publik bahwa kepemimpinannya lebih baik dari Jokowi, bukan tak mungkin hasil Pilpres 2019 sama seperti Pilkada DKI Jakarta

"Nah, hasil evaluasinya tadi akan menimbulkan resistensi atau tidak di publik? Menimbulkan preferensi baru atau tidak? Tergantung itu," ujar Siti.

(Baca juga: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Soal siapa sosok yang mampu menyaingi Jokowi, Siti tak mau menyebut nama. Ia hanya menjabarkan beberapa kriteria.

"Jangan cacat integritas intinya. Kalau sudah pernah maling, pernah nyuri, korupsi, melanggar etika, melanggar norma, itu digoreng sudah pasti. Susah," ujar Siti.

Kompas TV Gatot: Jabat Panglima TNI, Tak Etis Ingin Jadi Capres
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com