Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Roy Suryo: Masyarakat Rindu Kepemimpinan Pak SBY

Kompas.com - 12/10/2017, 11:36 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Demokrat Roy Suryo menilai, masyarakat Indonesia saat ini rindu kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu, menurut dia, tercermin dalam berbagai hasil survei lembaga survei tentang kepemimpinan nasional yang menyebut-nyebut nama SBY.

"Dalam beberapa kali survei nama Pak SBY memang berulang kali disebut, tapi kami hanya senyum saja. Itu berarti ada kerinduan masyarakat akan pemerintahan SBY," kata Roy Suryo saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017), seperti dikutip Tribunnews.com.

(baca: Survei Indikator: Head to Head, Jokowi 58,9 Persen, Prabowo 31,3 Persen)

Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang rilis Rabu kemarin, SBY memiliki elektabilitas untuk maju ke Pemilu Presiden 2019.

Dalam survei itu, SBY memiliki dukungan 2,1 persen atau di urutan ketiga di bawah Joko Widodo dengan 34,2 persen suara dan Prabowo Subianto dengan 11,5 persen suara dukungan.

Awalnya, responden ditanya mengenai sosok calon presiden yang akan dipilih apabila Pemilu 2019 digelar saat ini. Namun, responden tidak diberikan pilihan jawaban.

(baca: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Meski begitu, Roy menegaskan, SBY tidak akan maju lagi di Pilpres 2019. 

"Pak SBY beberapa kali menegaskan tidak akan maju lagi sebagai calon presiden," ucap Roy.

Roy menambahkan, SBY merupakan salah satu penggagas peraturan agar presiden hanya bisa menjabat paling lama dua periode yang tertuang dalam amandemen Undang-undang Dasar1945.

Roy menilai, SBY merupakan sosok yang taat azas dan taat aturan walaupun menurut anggota Komisi I DPR RI itu banyak celah yang bisa dimanfaatkan agar SBY kembali menjadi calon presiden.

"Insya Allah beliau mengatakan tidak akan maju lagi karena setiap pemimpin harus cocok dengan periode dan tantangan yang sedang dijalani negara Indonesia saat ini. Jadi pemimpinnya tidak sama terus," ujarnya.

Kompas TV PDI-P Ingin Beri Dukungan Efektif untuk Presiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com