Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Roy Suryo, Elektabilitas Jokowi Tinggi Berkat "Buzzer"

Kompas.com - 12/10/2017, 07:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo menuding tingginya tingkat kepuasan masyarakat serta elektabilitas Presiden Joko Widodo disebabkan karena peran buzzer politik yang bekerja di jagat maya.

 Ia memuji kinerja buzzer tersebut.

"Saya juga melihat di dunia maya. Saya juga mengapresiasi kepada para tim yang berada di balik pencapaian ini. Timnya bekerja begitu luar biasa ekstra keras," ujar Roy saat hadir sebagai penanggap saat rilis survei Indikator Politik Indonesia, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2017).

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 17-24 September 2017, tingkat kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun kinerja Jokowi-JK mencapai 68,3 persen.

Elektabilitas Jokowi apabila responden tak diberi pilihan nama mencapai 34,2 persen.

Baca: Survei Indikator: "Head to Head", Jokowi 58,9 Persen, Prabowo 31,3 Persen

Saat responden diberi pilihan 8 nama, Jokowi mendapat 54,6 persen.

Sementara, saat simulasi "head to head" layaknya pilpres 2014 lalu, Jokowi mendapatkan 58,9 persen suara responden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan 31,3 persen. 

Para buzzer, kata Roy, selalu memberikan apresiasi jika ada pemberitaan positif terhadap pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, mereka akan mencibir jika ada pihak yang mencoba mengkritik.

"Jadi kalau ada berita dan komentar bagus tentang Pak Jokowi langsung timnya bergerak emot jempolnya banyak langsung," kata dia.

Baca: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

"Tidak ada yang berani masyarakat mengkritik. Kalau ada yang mengkritik itu langsung diserang dengan 10 bahkan 100 hujatan. Saya pun mengalami," lanjut Roy.

Roy mengatakan, fenomena buzzer ini baru ditemui pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia menilai, fenomena ini berbahaya karena melahirkan pemerintahan yang anti-kritik.

"Pemerintah kalau ada kritikan terbuka saja, demi kemajuan bangsa ini. Jangan alergi dengan kritik, harus ada ruang kritik. Karena semua rezim tidak pernah ada yang semuanya bagus, termasuk Pak SBY," ujar Roy.

Kompas TV Terkait soal hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Kompas Petang akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com