Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat Pleno, Muncul Usulan Tarik Kader Golkar dari Pansus Angket KPK

Kompas.com - 12/10/2017, 07:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat pleno internal DPP Partai Golkar, Rabu (11/10/2017) muncul usulan agar Partai Golkar mengevaluasi keberadaan anggotanya pada Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Usul itu disampaikan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid.

Menurut Nusron, keberadaan kader Golkar pada Pansus Angket KPK tak memiliki manfaat apapun untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Alasannya, Pansus dinilai publik sebagai upaya pelemahan KPK.

"Saya usulkan demikian. Supaya keberadaan Partai Golkar di pangket harus diakhiri," ujar Nusron seusai rapat, Rabu.

Baca: Survei Indikator: Mayoritas Yakin Pansus Angket untuk Lemahkan KPK

Nusron menilai, tak ada relevansi keberadaan pansus angket KPK dengan pemberantasan korupsi.

Jika ditanyakan kepada publik, kata dia, publik pasti masih lebih memercayai KPK ketimbang Pansus Angket.

"Golkar itu harus menjadi terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi. Jangan terkesan Golkar ini ingin memperkuat Pansus Angket KPK dalam rangka menghalangi-halangi pemberantasan korupsi. Apapun yang dilakukan, publik taunya itu," kata Nusron.

Terkait hal tersebut, Ketua Pansus Hak Angket KPK yang juga politisi Partai Golkar, Agun Gunandjar menegaskan, Pansus Hak Angket KPK tetap berjalan.

"Sampai hari ini penugasan tidak dicabut," kata Agun.

Baca: Pansus Angket: Kalau KPK Hadirnya Tunggu Kiamat, Kami Tunggu

Ia bahkan mengklaim usulan menarik kader Golkar dari Pansus tak ada dalam rapat pleno tersebut.

"Enggak ada kedengaran usulan itu. Saya enggak dengar," ujar Agun. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham hanya menegaskan bahwa partainya mendukung penguatan KPK dan tak akan menyetujui jika ada yang ingin membubarkan lembaga tersebut.

Namun, menurut Idrus, tak ada lagi perdebatan soal keberadaan kader Golkar dalam keanggotan Pansus.

"Tentu nanti kami ingin bagaimana supaya efektivitas Pansus ini juga berjalan dengan baik sehingga dapat merumuskan, rumusan-rumusan yang berorientasi pada penguatan KPK " ucap Idrus.

Kompas TV KPK saat ini sedang dalam proses untuk kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru atau sprindik untuk Setya Novanto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com