Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat Pleno, Muncul Usulan Tarik Kader Golkar dari Pansus Angket KPK

Kompas.com - 12/10/2017, 07:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat pleno internal DPP Partai Golkar, Rabu (11/10/2017) muncul usulan agar Partai Golkar mengevaluasi keberadaan anggotanya pada Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Usul itu disampaikan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid.

Menurut Nusron, keberadaan kader Golkar pada Pansus Angket KPK tak memiliki manfaat apapun untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Alasannya, Pansus dinilai publik sebagai upaya pelemahan KPK.

"Saya usulkan demikian. Supaya keberadaan Partai Golkar di pangket harus diakhiri," ujar Nusron seusai rapat, Rabu.

Baca: Survei Indikator: Mayoritas Yakin Pansus Angket untuk Lemahkan KPK

Nusron menilai, tak ada relevansi keberadaan pansus angket KPK dengan pemberantasan korupsi.

Jika ditanyakan kepada publik, kata dia, publik pasti masih lebih memercayai KPK ketimbang Pansus Angket.

"Golkar itu harus menjadi terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi. Jangan terkesan Golkar ini ingin memperkuat Pansus Angket KPK dalam rangka menghalangi-halangi pemberantasan korupsi. Apapun yang dilakukan, publik taunya itu," kata Nusron.

Terkait hal tersebut, Ketua Pansus Hak Angket KPK yang juga politisi Partai Golkar, Agun Gunandjar menegaskan, Pansus Hak Angket KPK tetap berjalan.

"Sampai hari ini penugasan tidak dicabut," kata Agun.

Baca: Pansus Angket: Kalau KPK Hadirnya Tunggu Kiamat, Kami Tunggu

Ia bahkan mengklaim usulan menarik kader Golkar dari Pansus tak ada dalam rapat pleno tersebut.

"Enggak ada kedengaran usulan itu. Saya enggak dengar," ujar Agun. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham hanya menegaskan bahwa partainya mendukung penguatan KPK dan tak akan menyetujui jika ada yang ingin membubarkan lembaga tersebut.

Namun, menurut Idrus, tak ada lagi perdebatan soal keberadaan kader Golkar dalam keanggotan Pansus.

"Tentu nanti kami ingin bagaimana supaya efektivitas Pansus ini juga berjalan dengan baik sehingga dapat merumuskan, rumusan-rumusan yang berorientasi pada penguatan KPK " ucap Idrus.

Kompas TV KPK saat ini sedang dalam proses untuk kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru atau sprindik untuk Setya Novanto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur Demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur Demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com