Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Sayangkan Sengketa Pilkada Berujung Perusakan Kemendagri

Kompas.com - 11/10/2017, 20:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyayangkan perusakan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh massa, yang dipicu oleh penolakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Tolikara.

Zainuddin Amali mengatakan, semestinya semua pihak menerima apa pun putusan MK yang menjadi pegangan hukum final dari sengketa pilkada.

"Sebenarnya memang benar aturan kita kalau sudah ada putusan MK sudah final. Itu yang harus dipatuhi oleh pelaksana undang-undang, oleh Kemendagri," ujar Amali saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/10/2017).

"Memang kita sayangkan bahwa suatu yang sudah ada aturannya tapi memang kita belum bisa menerima itu," kata dia.

(Baca juga: Kronologi Saat Massa Merusak Kantor Kemendagri)

Karena itu, Amali meminta Kemendagri bersikap tegas terkait sengketa Pilkada Tolikara.

Ia menambahkan, sebagai pelaksana undang-undang, Kemendagri tak bisa menunda atau mempercepat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpillih Tolikara setelah keluar putusan MK.

Amali juga mengatakan, setelah putusan MK keluar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat tak lagi bisa disalahkan, karena itu semua sudah diproses dalam sidang sengketa pilkada di MK.

"Karena kan semua sepakat meyerahkan ke MK. Kalau sebelum, kita lihat kenapa sampai terjadi seperti ini. Kemudian semua sepakat untik melanjutkan dan mengakhiri perselisihan ini di MK, sehingga tak bisa lagi berdebat di area itu," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

(Baca juga: Penjelasan Menteri Tjahjo soal Penyerangan terhadap Kantor Kemendagri)

Aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/10/2017) berujung ricuh. Sejumlah fasilitas dan kendaraan dikabarkan rusak akibat peristiwa itu.

"Iya, sempat lempar-lemparan batu tadi," ujar Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Asfuri saat dikonfirmasi, Rabu.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh Barisan Merah Putih Tolikara. Mereka diduga berasal dari pendukung salah seorang calon Bupati Kabupaten Tolikara, Papua, di Pilkada 2017.

Asfuri mengatakan, ada beberapa orang yang diamankan polisi terkait kericuhan itu. Namun, dia belum merinci berapa jumlah orang yang diamankan.

Meski sempat ricuh, Asfuri memastikan situasi saat ini di Kemendagri sudah kondusif.

Kompas TV Bagaimana kondisi terakhir di Kementerian Dalam Negeri? Kompas Petang akan membahasnyadengan Ditjen OTDA Sony Sumarsono.  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com