Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditunjuk Jadi Korbid Polhukam Baru Golkar, Eko Wiratmoko Baru Tahu dari Media

Kompas.com - 11/10/2017, 20:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Letnan Jenderal Purn Eko Wiratmoko mengaku pertama kali mengetahui kabar bahwa dirinya ditunjuk sebagai Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar melalui pemberitaan di media massa. Bukan langsung diberi tahu pengurus partai.

"Iya dari media," kata Eko seusai rapat internal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).

Ia juga baru tahu namanya ada dalam Surat Keputusan kepengurusan hasil revitalisasi setelah beredar di media massa.

"Pas sudah SK-nya turun pas di koran lihatnya," tutur dia.

(Baca: Gabung Golkar, Mantan Sesmenko Polhukam Eko Wiratmoko Geser Yorrys)

Adapun orang pertama yang mengundangnya untuk hadir dalam rapat pleno DPP Partai Golkar adalah Koordinator Bidang Kajian Strategis dan SDM Lodewijk Friedrich Paulus.

Ia mengaku tak tahu menahu alasan di balik penunjukannya sebagai Korbid Polhukam menggantikan Yorrys Raweyai. Meski begitu, Eko bersedia menerima tugas tersebut karena Golkar memiliki sejarah panjang sebagai partai yang menegakkan NKRI.

"Ya terima dong. Golkar ini kan partai yang dibentuk bukan rasa keinginan sesorang mau jadi pejabat kan, tapi Golkar ini sejarahnya ini kan dulu dibentuk untuk melawan PKI, ya kan, masa saya enggak mau menegakkan NKRI," ucapnya.

Namun, ia menegaskan akan berupaya menjalankan amanah partai dengan baik. Salah satu amanah itu adalah melakukan seleksi calon-calon legislatif 2019.

(Baca: Idrus Marham: Kalau Jenderal Masuk Golkar, Berarti Kembali ke Khittah)

"Pelan-pelan saya beradaptasi. Saya pelajari dulu karena saya baru nih di sini. Nanti saya pelajari dulu siapa anak buah saya di sini, mana? Karena saya enggak ngerti nih. Saya pelajari dulu," kata Eko.

DPP Partai Golkar secara resmi menyampaikan susunan kepengurusan baru hasil revitalisasi. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Jumlah pengurus inti DPP Partai Golkar kini berjumlah 301 orang dari yang awalnya 279 orang.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan, ada beberapa orang yang diganti dan juga ada pergeseran posisi.

Kompas TV Surat Keputusan baru diteken oleh Setya Novanto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com