Pimpinan DPR Nilai Integritas Hakim Faktor Utama Cegah Korupsi Pengadilan

Kompas.com - 10/10/2017, 17:52 WIB
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai integritas hakim menjadi kunci utama dalam penegakan hukum. Integritas hakim juga menjadi kunci utama dalam memberantas maraknya korupsi di pengadilan.

Hal itu disampaikan Taufik menanggapi tertangkap tangannya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Sudiwardono dinonaktifkan dari jabatannya dan menjadi tersangka.

"Ini sangat tergantung dari kesiapan moral para pengambil keputusan di tingkat koridor pengadilan di situ untuk tidak terpengaruh," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2017).

Ia mengatakan, sebagus apa pun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi jika integritas hakimnya rendah, maka korupsi di pengadilan akan tetap marak.


(Baca juga: Hakim Agung Gayus Lumbuun Minta Ketua MA Mundur)

Begitu pula nantinya jika penyadapan oleh KPK diperkuat. Taufik pesimistis korupsi di pengadilan berkurang selama integritas hakim tidak diperbaiki.

"Mau dibuat seribu undang-undang pun, mau dibuat sistem penyadapan pun, mau diubah bolak-balik, ya tapi kalau kemudian ada sesuatu yang hilang dari konsep moral guarantee, ya percuma," ujar politisi PAN tersebut.

Sudiwardono menjadi tersangka pasca-ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta pada Jumat (6/10/2017) malam. Dia diduga menerima sejumlah uang dari politisi Partai Golkar, Aditya Moha.

(Baca juga: Oknum Hakim Kembali Tertangkap, Reformasi Penegak Hukum Dinilai Gagal)

Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow dengan terdakwa Marlina Mona Siahaam, ibu Aditya Moha yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011.

KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Sudiwardono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X