Kompas.com - 10/10/2017, 17:22 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia menilai, masih adanya vonis mati yang dijatuhkan oleh pengadilan membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak belajar dari kebijakan eksekusi mati sebelumnya.

Secara khusus, Putri menilai pemerintah tidak belajar pada kasus eksekusi mati gelombang ketiga yang penuh kejanggalan.

Kejanggalan itu misalnya, terpidana mati tidak menerima hak-haknya ketika dia akan dieksekusi mati, seperti harus ada notifikasi dia akan dieksekusi.

Seharusnya keluarga, kedutaan, pihak orangtua dan lainnya harus diinformasikan 3x24 jam sebelum eksekusi dilakukan.

Kejanggalan lainnya, masih ada terpidana mati yang menggunakan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali atau grasi. Namun, belum selesai upaya itu dilakukan sudah dieksekusi mati.

"Berkaca dalam kejanggalan atau kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam eksekusi mati gelombang ketiga, saya pikir negara tidak pernah belajar. Hal ini bisa dilihat justru setelah pelaksanaan eksekusi mati, vonis hukuman mati tetap diberlakukan," kata Putri, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017), terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia setiap 10 Oktober.

(Baca juga: Jumlah Terpidana Mati Masih Tinggi, Vonis Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera)

Kontras mencatat, sejak Januari hingga September 2017 setidaknya ada 32 vonis mati yang dijatuhkan. Dari 32 vonis mati itu, 22 di antaranya terkait kasus narkoba sementara 10 lainnya merupakan kasus pembunuhan.

Masih dari 32 kasus vonis mati itu, 28 di antaranya merupakan vonis di level Pengadilan Negeri, sedangkan 4 kasus sisanya merupakan vonis di level Pengadilan Tinggi.

Jumlah vonis mati ini, menurut Putri, tergolong banyak dan terkesan tidak mengambil pelajaran dari kejanggalan yang diindikasikan terjadi pada eksekusi mati yang telah dilakukan pemerintah.

"Lagi-lagi majelis hakim tidak belajar dari kesalahan yang dilakukan pemerintah terkait kejanggalan bahwa ada kasus, ada unfair trial, yang dialami oleh terpidana mati. Tapi itu diabaikan dan tidak jadi pertimbangan hakim dalam vonis seseorang," ujar Putri.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Nasional
Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Nasional
Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta 'Fee' Rp 15 Triliun

Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta "Fee" Rp 15 Triliun

Nasional
Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Nasional
Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Nasional
OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

Nasional
Muzani Sebut Kader Siap Kerja Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Muzani Sebut Kader Siap Kerja Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.