Kompas.com - 10/10/2017, 11:53 WIB
Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan jajaran petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Fabian Januarius KuwadoSuasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan jajaran petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima jajaran pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2017) pagi.

Pertemuan digelar pukul 10.00 WIB.

Jokowi tampak didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun, pejabat BPK yang hadir, antara lain Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua Bahrullah Akbar, Anggota II Agus Joko Pramono, dan Anggota III Achsanul Qosasih.

Kepada Presiden, petinggi BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017.

"IHPS I tahun 2017 memuat 687 laporan hasil pemeriksaan, yang memuat 14.996 permasalahan," ujar Moermahadi, sebelum acara.

Baca: BPK Sebut Kementerian hingga BUMN Masih Rugikan Keuangan Negara

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam IHPS itu, tercatat bahwa BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 13,70 triliun pada semester I tahun 2017.

Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi dan koreksi cost recovery.

Adapun, permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain hilangnya PNBP yang diterima pada periode 2009-2015 sebesar 445,96 juta dollar AS sebagai akibat pembayaran iuran tetap, royalti, dan royalti tambahan PT Freeport Indonesia yang menggunakan tarif dalam kontrak karya di mana besaran tarifnya lebih rendah dari tarif yang berlaku kini.

Permasalahan lain, yakni koreksi hasil perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas karena adanya pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,96 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 12,73 triliun.

Ada pula permasalahan 17 kontraktor Kontrak Kerja Sama atau pemegang Working Interest yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak 2015 senilai 209,25 juta dollar AS atau setara Rp 2,78 triliun.

Selain itu, IHPS juga memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Pada LKPD mengalami peningkatan capaian opini WTP hampir sekitar 70 persen pada 2016. Capaian opini pada LKPD telah melampaui targer kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintH daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019," ujar Moermahadi.

Kompas TV Kredibilitas BPK Setelah Terkena OTT KPK




Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.