Presiden Terima Laporan BPK soal Penyelamatan Keuangan Negara Rp 13,70 Triliun

Kompas.com - 10/10/2017, 11:53 WIB
Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan jajaran petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Fabian Januarius KuwadoSuasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan jajaran petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima jajaran pejabat Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2017) pagi.

Pertemuan digelar pukul 10.00 WIB.

Jokowi tampak didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun, pejabat BPK yang hadir, antara lain Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua Bahrullah Akbar, Anggota II Agus Joko Pramono, dan Anggota III Achsanul Qosasih.

Kepada Presiden, petinggi BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017.

"IHPS I tahun 2017 memuat 687 laporan hasil pemeriksaan, yang memuat 14.996 permasalahan," ujar Moermahadi, sebelum acara.

Baca: BPK Sebut Kementerian hingga BUMN Masih Rugikan Keuangan Negara

Dalam IHPS itu, tercatat bahwa BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 13,70 triliun pada semester I tahun 2017.

Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi dan koreksi cost recovery.

Adapun, permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain hilangnya PNBP yang diterima pada periode 2009-2015 sebesar 445,96 juta dollar AS sebagai akibat pembayaran iuran tetap, royalti, dan royalti tambahan PT Freeport Indonesia yang menggunakan tarif dalam kontrak karya di mana besaran tarifnya lebih rendah dari tarif yang berlaku kini.

Permasalahan lain, yakni koreksi hasil perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas karena adanya pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,96 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 12,73 triliun.

Ada pula permasalahan 17 kontraktor Kontrak Kerja Sama atau pemegang Working Interest yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak 2015 senilai 209,25 juta dollar AS atau setara Rp 2,78 triliun.

Selain itu, IHPS juga memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Pada LKPD mengalami peningkatan capaian opini WTP hampir sekitar 70 persen pada 2016. Capaian opini pada LKPD telah melampaui targer kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintH daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019," ujar Moermahadi.

Kompas TV Kredibilitas BPK Setelah Terkena OTT KPK




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X