KH Ma'ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam, tetapi Negara Kesepakatan

Kompas.com - 10/10/2017, 08:46 WIB
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maruf Amin. KOMPAS.com/Putra Prima Perdana.Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maruf Amin.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) KH Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh berbagai pemeluk agama.

Oleh karena itu, harus saling menghormati satu sama lain.

"Negara ini dianggap sebagai darul ahdi (negara kesepakatan). Bukan darul (negara) Islam, bukan darul kufri (kafir), bukan darul harbi (perang), tapi negara kesepakatan," kata Ma'ruf saat menyampaikan ceramah di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (9/10/2017) malam.

Ia mengatakan, Indonesia bukan negara pertama yang menggunakan konsep negara kesepakatan yang dibangun oleh berbagai pihak dengan latar belakang agama yang berbeda.

Baca: Said Aqil: Nabi Muhammad Tidak Pernah Mendeklarasikan Negara Islam

Pada tahun 622, ujar Ma'ruf, Nabi Muhammad SAW lebih dahulu menggunakan konsep negara kesepakatan saat menetap di Madinah. Di sana, hidup pula para pemeluk agama selain Islam.

Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad bersama warga Madinah membuat sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Piagam ini merupakan kesepakatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pemeluk agama di Madinah.

"Kemudian juga Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang membunuh nonmuslim yang ada perjanjian dengannya, dia tak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga, baunya aja enggak dapat," kata Ma'ruf.

Baca juga: PDI-P: Konstruksi Pemikiran Soekarno adalah Konstruksi Pemikiran Islam

Oleh karena itu, lanjut Ma'ruf, dalam negara kesepakatan, setiap warga negara meski berbeda agama, wajib untuk saling melindungi dan hidup berdampingan secara damai.

Ia menekankan, tak ada sistem pemerintahan yang baku dalam Islam. Hal yang terpenting, sistem pemerintahan tersebut menegakan nilai-nilai keadilan.

"Jadi tidak benar kalau Islam identik dengan khilafah. Islam juga mengenal kerajaan, keamiran, dan republik. Yang penting pada prinsipnya ada syuro (musyawarah) dan keadilan," kata Ma'ruf.

"Tapi kelompok intoleran tak dapat menerima sistem kenegaraan ini (negara kesepakatan). Walaupun jumlah mereka tidak banyak tapi menurut saya mereka ancaman, karena itu perlu adanya deradikalisasi dan dakwah di masyarakat," papar Ma'ruf.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X