KH Ma'ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam, tetapi Negara Kesepakatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh berbagai pemeluk agama.

Oleh karena itu, harus saling menghormati satu sama lain.

"Negara ini dianggap sebagai darul ahdi (negara kesepakatan). Bukan darul (negara) Islam, bukan darul kufri (kafir), bukan darul harbi (perang), tapi negara kesepakatan," kata Ma'ruf saat menyampaikan ceramah di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (9/10/2017) malam.

Ia mengatakan, Indonesia bukan negara pertama yang menggunakan konsep negara kesepakatan yang dibangun oleh berbagai pihak dengan latar belakang agama yang berbeda.

Baca: Said Aqil: Nabi Muhammad Tidak Pernah Mendeklarasikan Negara Islam

Pada tahun 622, ujar Ma'ruf, Nabi Muhammad SAW lebih dahulu menggunakan konsep negara kesepakatan saat menetap di Madinah. Di sana, hidup pula para pemeluk agama selain Islam.

Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad bersama warga Madinah membuat sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Piagam ini merupakan kesepakatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pemeluk agama di Madinah.

"Kemudian juga Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang membunuh nonmuslim yang ada perjanjian dengannya, dia tak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga, baunya aja enggak dapat," kata Ma'ruf.

Baca juga: PDI-P: Konstruksi Pemikiran Soekarno adalah Konstruksi Pemikiran Islam

Oleh karena itu, lanjut Ma'ruf, dalam negara kesepakatan, setiap warga negara meski berbeda agama, wajib untuk saling melindungi dan hidup berdampingan secara damai.

Ia menekankan, tak ada sistem pemerintahan yang baku dalam Islam. Hal yang terpenting, sistem pemerintahan tersebut menegakan nilai-nilai keadilan.

"Jadi tidak benar kalau Islam identik dengan khilafah. Islam juga mengenal kerajaan, keamiran, dan republik. Yang penting pada prinsipnya ada syuro (musyawarah) dan keadilan," kata Ma'ruf.

"Tapi kelompok intoleran tak dapat menerima sistem kenegaraan ini (negara kesepakatan). Walaupun jumlah mereka tidak banyak tapi menurut saya mereka ancaman, karena itu perlu adanya deradikalisasi dan dakwah di masyarakat," papar Ma'ruf.