Kompas.com - 09/10/2017, 20:42 WIB
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Maruf Amin saat ditemui usai dialog kebangsaan Muslimat NU dengan tema Pancasila, Agama dan Negara di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoRais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Maruf Amin saat ditemui usai dialog kebangsaan Muslimat NU dengan tema Pancasila, Agama dan Negara di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma'ruf Amin, turut menyinggung kasus korupsi e-KTP dalam ceramahnya pada acara Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ia mengatakan, korupsi saat ini menjadi musuh bangsa dan agama. Salah satu korupsi yang besar, kata Ma'ruf ialah kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

"Korupsi ini penyakit laten yang sekarang sudah dilakukan secara jemaah. Kan berjemaah sekarang. E-KTP itu berjemaah ternyata itu. Tapi tidak mudah menangkap koruptor itu ternyata," kata Ma'ruf.

Namun ia menyayangkan, karena dalam berbagai kasus korupsi, termasuk e-KTP, yang tertangkap bukan pelaku utama. Ma'ruf mengatakan, yang tertangkap kebanyakan hanya merugikan negara sebesar Rp 100 juta hingga Rp 300 juta.

Sementara itu, yang merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah tak kunjung tertangkap.

(Baca juga: Cerita Ma'ruf Amin, Ada Sutradara Ingin Buat Film Islam Nusantara)

Karena itu, ia meminta semua ulama yang hadir dan mendengar ceramahnya turut mengedukasi umat Islam agar tak melakukan korupsi.

"Sebenarnya ayatnya sudah jelas. Korupsi itu kan mengambil harta tidak sah, ya tidak boleh. Jangankan korupsi. Kita ambil harta orang tanpa adanya imbalan itu sudah enggak boleh," kata Ma'ruf yang juga Ketua MUI ini.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.