Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Ancam Copot Anak Buahnya yang Gagal Antisipasi Konflik Pilkada

Kompas.com - 09/10/2017, 16:59 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut bahwa ada sejumlah daerah yang diperkirakan rawan akan konflik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

Daerah tersebut antara lain, Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat.

"Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan Jabar, ini lumbung terbesar," kata Tito, di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

"Kemudian daerah timur seperti di Papua, daerah lain yang cukup besar tapi sensitif masalah potensi SARA seperti Kalimantan Barat," ujar dia.

(Baca juga: Di Semarang, Jokowi Ingatkan Polri untuk Netral pada Pilkada 2018)

Karena itu, kata Tito, Polri telah melakukan antisipasi terjadinya konflik di daerah-daerah yang rawan konflik pilkada tersebut.

"Ini semua kami rapatkan untuk lakukan langkah antisipasi, karena perlu waktu. Masih ada delapan bulan (sebelum) pilkada," tutur Tito.

"Jadi kami minta Kapolda dan Kapolres lakukan antipasi. Saya juga sudah sampaikan langkah-langkah yang harus dikerjakan sampai Desember mendatang," ujar dia.

Tito pun menegaskan bahwa dia akan mencopot anak buahnya jika gagal melakukan antisipasi konflik pilkada di daerahnya masing-masing.

"Yang melaksanakan tugas dengan baik akan kami pertahankan, bila perlu promosi. Tapi kalau yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang saya sudah arahkan sampai dengan Desember, akan saya ganti. Saya akan cari pimpinan yang lebih baik," kata Tito.

(Baca juga: Bawaslu Segera Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018 di 171 Daerah)

Saat ini, menurut Tito, Polri berupaya menjaga stabilitas politik dalam negeri jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Polri, menurut Tito, juga telah menggandeng pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta TNI.

"Pendekatannya dengan semua stakeholder terkait pilkada yang paling utama, KPU dan Bawaslu. Kerja sama sinergi, aparat keamanan dengan TNI perlu dibangun terus-menerus agar makin erat," kata dia.

"Kemudian pendekatan pada tokoh agama dan masyarakat. Jadi kuncinya adalah sekarang pada periode ini melakukan pendekatan-pendekatan pada semua pihak," ucap Tito.

Kompas TV Di Sulawesi Selatan, KPU resmi memulai proses pemilihan kepala daerah serentak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com