Fadli Zon Akan Tagih Janji Anies-Sandi soal Reklamasi

Kompas.com - 09/10/2017, 15:30 WIB
Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimFadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pemerintah tidak konsisten dalam menyelesaikan polemik reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut dia, hal itu terlihat dari pencabutan moratorium reklamasi.

"Ini menunjukan inkonsistensi kita dalam membuat kebijakan. Selera penguasa tergantung pada situasi bukan kepentingan yang lebih besar. Seharusnya tunggu dulu gubernur dan wakil gubernur baru dilantik, (tunggu) kebijakannya tentang reklamasi ini," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ia menilai, kebijakan tersebut cenderung merugikan masyarakat berpenghasilan kecil yang tinggal di sekitar Teluk Jakarta seperti nelayan.

Baca: Moratorium Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Resmi Dicabut

Fadli juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menepati janji kampanyenya, yakni menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia juga mengingatkan keduanya agar tetap konsisten terkait penolakan terhadap reklamasi.

"Jadi jangan berubah sebab sekarang ini sangat mudah sekali untuk berubah. Jadi seperti sangat kental sekali nuansa politisnya. Politisi itu bisa memiliki keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu. Kan janjinya itu (menolak reklamasi). Menurut saya kalau berjanji harus ditepati," papar Fadli.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut B Panjaitan telah resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca jugaPemprov DKI Berharap Moratorium Reklamasi Segera Dicabut

Luhut telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Moratorium dari Pak Menko Maritim Alhamdulillah sudah ditandatangani, tanggal 5 Oktober malam. Intinya itu mencabut. Kan yang lalu Pak Menko Maritim sudah pernah mengeluarkan surat (moratorium) ya. Nah itu dicabut," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X